Komisi X DPR Minta Revitalisasi TIM Disetop

AKSI - Seorang seniman menggelar aksi di puing Taman Izmail Marzuki, Jakarta beberapa waktu lalu.
banner 468x60

JAKARTA, insidepontianak.com – Komisi X DPR yang membidangi kebudayaan menerima audiensi Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) terkait proyek revitalisasi TIM hari ini. Komisi X melihat ada cacat prosedural dan sejumlah regulasi yang tidak terpenuhi.

“Karena itu Komisi X setuju dan mendukung supaya revitalisasi TIM ini dimoratorium dulu, dihentikan dulu sampai ada kejelasan terkait dengan prosedur dan terkait dengan adanya kompromi terhadap pelaku yang selama ini ada di sana, yaitu para seniman dan budayawan,” kata Ketua Komisi X Syaiful Huda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020) sebagaimana dikutip dari Detik.com.

Syaiful juga mengritik diberikannya kewenangan kepada BUMD untuk mengelola pusat budaya di daerah, seperti yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) terhadap TIM. Dia tak ingin pusat budaya itu dikomersilkan.

“Ini artinya mendekati pusat kebudayaan dengan cara pandang komersial. Di mata saya ini tidak pas, karena itu, ini kritik tajam saya sebenarnya, nggak boleh sebenarnya. Kalau Pemda mau membangun, semestinya dia bangun atas APBD itu sendiri, jangan diberikan kepada BUMD yang komersial, lalu BUMD membangun itu,” ujar Syaiful.

“Dan itu pasti komersial, pasti komersial. Saya khawatir seniman pun tidak punya akses dia untuk tampil dan berkarya di sana,” imbuhnya.

Karena itu, Syaiful meminta agar cara pendekatan kebudayaan dengan komersialisasi ini dihentikan. Dia menilai ada cacat politik dan etika dalam proses revitalisasi TIM yang dilakukan Jakpro.

“Jadi artinya mendekati sentra-sentra kebudayaan dengan komersialisasi ini setop, jangan terjadi. Dan dengan skema APBD DKI diberikan ke Jakpro, Jakpro baru membangun, itu aja udah cacat politik di mata saya, itu cacat etika di mata saya. Dari situ saja menurut saya kurang pas, tidak pas. Lebih-lebih kalau ini melanggar regulasi yang lain,” itu Syaiful.

Politikus PKB itu pun dengan tegas menolak pembangunan hotel yang termasuk dalam revitalisasi tersebut.

“Ketika Jakpro, karena semangatnya komersial, dia pasti bikin hotel, supaya ini bagian dari investasi komersial. Ini yang nggak boleh menurut saya. Karena itu saya terlebih-lebih ya, saya menolak betul pendirian pembangunan hotelnya,” ucap Syaiful.

“Ini betul-betul semangat kepentingan komersial. Nggak ada yang bisa kita lihat, sisi mana dari DKI ini dibangun hotel kalau nggak sisi komersial? Nggak ada. Ini semata-mata komersial, terutama soal hotelnya,” pungkasnya.

Selain itu, dalam waktu dekat Komisi X DPR RI akan segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pimpinan DPRD DKI Jakarta, serta Jakarta Propertindo, sebagai pihak ketiga dalam proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Tidak itu saja, Komisi X DPR RI menyatakan sepakat akan usulan Moratorium Revitalisasi TIM yang sedang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, serta akan melakukan sidak ke lokasi.

“Usul pak ketua, sebaiknya Komisi X juga melakukan sidak langsung ke Taman Ismail Marzuki,” sebut anggota komisi X fraksi PDI Perjuangan, Rano Karno yang di teriakan pernyataan setuju oleh anggota lainnya.

Gedung Graha Bhakti Budaya (GBB), sudah mulai dibongkar menggunakan alat berat. Sebagian bangunan seni itu, kini, sebagian hanya puing-puing. Dalam proyek revitalisasi TIM, Provinsi DKI Jakarta berencana akan mengubah GBB menjadi wisma seni yang bakal dibuat ala hotel dengan konsep milenial. Hanya saja, revitalisasi itu mendapatkan penolakan dari seniman. Mereka menolak, gedung pusat seni itu di bongkar untuk dijadikan Hotel dan keperluan komersil lainnya. (*)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *