Link-AR Ragu Pembangunan Rendah Karbon di Kalbar Berhasil Tanpa Moratorium Sawit

ilustrasi via WWF-Malaysia. (Mazini ABDUL GHANI)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Direktur Eksekutif Lingkaran Advokasi dan Riset Borneo (Link-AR Borneo), Eko Zanuardy ragu rencana pembangunan rendah karbon di Kalbar dapat tercapai. Pasalnya, hingga saat ini Pemda belum menjalankan Inpres 8/2018 tentang Moratorium Sawit.

Pembangunan rendah karbon yang dimaksud adalah dokumen Bappeda Kalbar berjudul ‘Menuju Pembangunan Rendah Karbon di Kalimantan Barat dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023’.

Secara teknis, pelepasan gas rumah kaca (terutama CO2) memang banyak dihasilkan dari perubahan tata guna tanah, khususnya pembukaaan hutan primer dan lahan gambut. Semakin banyak hutan dan lahan gambut dibuka untuk perkebunan, pertambangan serta konsesi kayu, maka semakin besar pula pelepasan gas rumah kaca terutama CO2. Pada tingkat Kalimantan Barat, Bappeda Kalimantan Barat memperkirakan emisi gas rumah kaca dari kehutanan dan lahan gambut pada tahun 2020 mencapai 93,82 persen atau 533.589.632 ton CO2-equivalent.

“Dengan tingkat emisi gas rumah kaca setinggi ini tentu dibutuhkan upaya yang keras dari Pemerintah Daerah Kalimantan Barat (Pemda Kalbar) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari kehutanan dan lahan gambut. Agenda kerja Pemda Kalbar Tahun 2018-2023 seperti menurunkan luas kerusakan kawasan hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis tentu sangat dihargai. Akan tetapi itu tidak cukup,” katanya dalam siaran pers yang diterima insidepontianak.com, Senin (24/2/2020).

Bukan tanpa alasam, berdasarkan data Link-AR Borneo, pada tahun 2018 Pemerintah Kalimantan Barat telah mengeluarkan izin luas perkebunan sawit mencapai 4,7 juta hektar. Atau 32 persen luas daratan Kalbar telah dibebani izin usaha perkebunan kelapa sawit. Jumlah perizinan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat menurut data Link-AR Borneo sebanyak 454 izin dengan luas total mencapai 4.710.490 hektar.

“Jika Pemda Kalbar sungguh-sungguh bermaksud melakukan pembangunan rendah karbon, meskipun Indonesia tidak termasuk negara Annex 1 Protokol Kyoto, maka salah satu langkah penting yang ditunggu oleh masyarakat adalah menjalankan secara penuh mandat Inpres 8/2018 tentang Moratorium Sawit. Yakni dengan cara memberikan sanksi keras berupa pencabutan izin kepada perusahaan-perusahaan sawit yang melanggar aturan hukum yang ada seperti misalnya perusahaan sawit yang menanam sawit di kawasan hutan dan lahan gambut,” tegas Eko.

Pembangunan rendah karbon juga mensyaratkan tingkat deforestasi yang rendah. Sedang tingkat deforestasi yang tinggi telah menyebabkan kawasan hutan Indonesia semakin habis. Pada tahun 2019, menurut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, luas tutupan hutan primer hanya tinggal 43 juta hektar. Padahal pada tahun 2000, luas tutupan hutan primer masih sekitar 27,7 persen dari total luas lahan nasional (189,6 juta hektar) atau sekitar 52,51 juta hektar.

“Pemda Kalbar harus berani melakukan moratorium sawit yang telah dimandatkan oleh Inpres 8/2018 tentang Moratorium Sawit, termasuk memberikan sanksi keras misalnya mencabut perizinan perkebunan terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang menanam sawit di kawasan hutan dan lahan gambut,” ulangnya. (rilis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *