DJP Kalbar Bikin Target Basis Baru Penerimaan Pajak

Kepala Kantor Dirjen Pajak Kalbar, Moch Farid Bachtiar. (Abdul/Insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Penerimaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Wilayah Provinsi Kalbar tahun lalu meleset dari target yang ditentukan. Karenanya, DJP Kalbar akan membuat target-target baru penerimaan pajak.

“Jadi, tahun 2019 kemaren, kita ditarget Rp7,8 Triliun. Dan yang tercapai sebanyak 86,7 persen atau Rp6,8 triliun,” ungkap Kepala Kantor Dirjen Pajak Kalbar, Moch Farid Bachtiar, Rabu (26/2/2020).

Bacaan Lainnya

Meski begitu, kata Farid, capain itu masih cukup baik. Sebab, masih bisa dipertahankan di atas rata-rata pertumbuhan pajak nasional.

“Ini suatu capaian, yang bisa kita bukukan di tengah situasi yang cukup menekan. Khususnya di sektor sawit. Pertumbuhannya negatif,” katanya.

Harga CPO yang tahun lalu anjlok, menjadi salah satu penyumbang turunnya penerimaan pajak di sektor pajak ekspor CPO kelapa sawit.

“Tetapi, meskipun begitu kita masih mampu mempertahankan pertumbuhan di atas  pajak nasional. Kita membukukan 5,26 persen. Sementara nasional baru empat persen,” sebutnya.

Artinya, ekonomi Kalbar dinilai masih cukup baik. Sebab pertumbuhan pajaknya masih cukup tinggi. Secara nasional penerimaan pajak DJP Kalbar di ranking ke 20. “Mempertahankan itu lebih susah dari pada menanjak,” ujarnya.

Farid menambahkan, dari sisi jenis pajak, tekanan terlihat dari bukti penerimaan negara (BPN).  Artinya, ketika pada jenis usaha tertentu mengalami tekanan, maka dampaknya langsung terlihat di BPN.

“Hal itu, bisa dilihat dari korelasinya pada sektor sawit tadi. Tahun lalu harga jatuh, dan baru Oktober 2019, harganya membaik. Dan memberi dampak yang baik,” katanya.

Untuk memperbaiki penerimaan pajak tahun 2020 ini, Farid menyebutkan pihaknya akan lebih agresif memperluas basis-basis potensi pajak.

“Kami, juga akan menggarap sektor tertentu yang secara ekonomi terlihat mengalami pertumbuhan cukup tinggi. Baik di sektor pertanian, sektor perkebunan juga manufakture,” ucapnya.

“Ini juga menjadi target kami di area-area tertentu yang sudah kita analisis. Kemudian kita akan perbaiki restitusi, yang kami tengarai ada penyalahgunaan dari fasilitas  wajib pajak,” pungkasnya. (abdul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *