Pemprov Kalbar Puji Inovasi Nontunai Kubu Raya

TANDA TANGAN - Penandatanganan perjanjian kerja sama Implementasi Transaksi Nontunai Desa dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020, di Aula Kantor Bupati, Kamis (27/2/2020). (PROKOPIM KUBU RAYA)

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji melalui Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kalbar, Syarif Kamaruzaman memuji inovasi penyaluran keuangan desa secara nontunai yang diterapkan Kabupten Kubu Raya. Penerapannya menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas keuangan desa. Dia berharap pola ini mampu berdampak. Baik dalam peningkatan transaksi dalam konteks transparasansi dan akuntabilitas keuangan. Sehingga, dapat mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan dan melindungi hak-hak masyarakat dan membangun budaya cashless bagi masyarat.

“Jadi, tidak lagi menggunakan tunai, tapi sudah mulai dengan transaksi nontunai,” kata Syarif Kamaruzaman saat mewakili Gubernur Kalbar mengahadiri penandatanganan perjanjian kerja sama Implementasi Transaksi Nontunai Desa dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020, di Aula Kantor Bupati, Kamis (27/2/2020).

Bacaan Lainnya

Dia menilai, terobosan Bupati Kubu Raya merupakan inovasi luar biasa dan dipastikan membantu para Kepala Desa dan perangkatnya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Saya memberikan apresiasi atas inovasi yang telah diterapkan dan diwujudkan di Kabupaten Kubu Raya. Ini dapat menjadi pelopor bagi kabupaten/kota di Kalimantan Barat,” kata dia.

Sebagaimana amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kuangan Desa, bahwa pemanfaatan anggaran desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan serta percepatan mengejar klafikasi desa mandiri, akan sangat tergantung pada tata kelola desa itu sendiri.

“Hal ini dikarenakan syarat mutlak seluruh proses pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di desa dijalankan dengan prinsif good goverment. Terutama transparan dan akuntabel dari tahap mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga tahap pelaporan dan monitoring evaluasinya,” katanya.

Perbaikan tata kelola keuangan desa akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaannya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa-desa yang juga berdampak peningkatan daya beli masyarakat. Sehingga terjadi pengurangan kesenjangan antarwilayah yang akan berdampak pula pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Percepatan pencapaian desa mandiri melalui indeks desa membangun tidak hanya bergantung dari desa itu sendiri, melainkan justru peran besar dan signifikan dari pemerintah. Mulai dari desa yang harus dan dalam rancangan desain peta jalan dan peta kerja untuk memperkuat fokus pemenuhan hak-hak dasar warga pedesaan, serta penguatan nilai tambah dengan hilirisasi produk-produk baik hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kelautan dan sumber energi terbarukan.

“Dengan kata lain arah kebijakan di desa harus tepat dan fokus pada konsistensi dan komitmen yang nyata dalam menentukan keberhasilan kemandirian desa,” tuturnya. (prokopim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *