Remunerasi Janggal Direksi dan Komisaris Bank Kalbar

Bank Kalbar, Inside Pontianak, Dea Dewi P.
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Direktur Bank Kalbar, Samsir Ismail diminta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran remunerasi yang diterima direksi dan dewan komisaris sebesar Rp31,6 miliar.

Angka itu merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar atas laporan keuangan 2018 dan semester 1 2019 Bank Kalbar dalam ‘Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Kredit dan Segmen Menengah dan Korporasi serta Beban Operasional dan Non Operasional Tahun Buku 2018 dan Semester 1 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat di Pontianak, Singkawang, dan Jakarta. Alasannya, penetapan nilai tersebut tidak didukung keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Keputusan Dewan Komisaris.

Bacaan Lainnya

Remunerasi adalah pemberian gaji atau pendapatan tambahan kepada pegawai sebagai apresiasi atas pekerjaan atau kontribusinya pada perusahaan. Remunerasi tersebut menyangkut beberapa aspek, di antaranya Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan pajak, honor perjalanan cuti, honor mengajar, reward, tantiem, tunjangan perumahan, tunjangan pakaian dinas dan, tunjangan listrik, air, telepon (LAT).

Remunerasi diberikan pada sembilan orang. Untuk jajaran komisaris, ada Komisaris Utama, Sudirman HMY; Komisaris, Palal Aliboro, dan; Komisaris Independen, Heryandi. Sedang di jajaran direksi, duduk Direktur Utama, Samsir Ismail; Direktur Pemasaran, Sirwan Fachruddin (sampai Juli 2018); Direktur Umum, Ilham Wahono; Direktur Kepatuhan, Musafir (almarhum); Direktur Pemasaran, Dedi Supriyadi (per April 2019), dan; Direktur Kepatuhan, Adi Zulkifli (per Mei 2019).

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 96 menyatakan ketentuan besaran gaji dan tunjangan anggota direksi, ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan itu dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris, dengan catatan, ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Komisaris yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisaris. Sedang gaji dan tunjangan komisaris, besarannya ditetapkan RUPS.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam pasal 69 menyebutkan penghasilan direksi pada perseroan daerah ditetapkan oleh RUPS, yang terdiri dari honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem atau insentif kerja.

Salah satu kejanggalan dapat dilihat dari angka THR yang diputuskan lewat Keputusan Direksi No.SK/135/Dir/Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 bagi Komisaris, Direksi, Pegawai, Anggota Komite dan Dewan Pengawas Syariah BPD Kalbar. Harusnya, acuan yang dipakai adalah SK Komisaris. Angka untuk sembilan orang yang terdiri dari tiga komisaris dan enam direksi mencapai Rp2,4 miliar. Nilai ini setara 960 kali Upah Minimum Regional (UMR) Kota Pontianak.

BPK Kalbar menilai, angka itu belum mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Bank Kalbar dan belum ditetapkan di RUPS. Pelanggaran serupa ditemukan di lima item remunerasi meliputi tunjangan pajak, honor perjalanan cuti, honor mengajar, reward, dan tantiem.

Dari temuan BPK Kalbar, total remunerasi yang belum ditetapkan RUPS dan atau SK Komisaris mencapai Rp30,9 miliar.

Pelanggaran lain, ada dalam tunjangan perumahan, tunjangan pakaian dinas dan, tunjangan listrik, air dan telepon (LAT). Tiga jenis remunerasi ini dibayarkan dengan besaran melebihi aturan. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris No.Kep/03.DK.BPD/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Fasilitas dan/atau Tunjangan lainnya kepada dewan komisaris dan direksi.

Pertama, tunjangan perumahan. Sebagai contoh, Komisaris Utama Bank Kalbar, Sudirman HMY mendapat tunjangan perumahan tahun 2018 sebesar Rp150 juta, setara harga rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di tepian Pontianak. Padahal seharusnya berdasarkan SK Komisaris, dia hanya mendapat Rp132 juta. Hal sama terulang di semester 1 tahun 2019. Dari angka yang semestinya Rp66 juta, malah menjadi Rp75 juta.

Alhasil, jika ditotal tiga komisaris dan enam direksi, terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp174 juta yang terdiri dari Rp118,5 juta untuk tahun 2018, dan Rp55,5 juta untuk semester 1 tahun 2019.

Kedua, tunjangan pakaian dinas. Besaran anggarannya seharusnya diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris No.Kep/03/DK.BPD/2014 tanggal 25 Februari 2014 dan Surat Keputusan Direksi No. SK/300/Dir Lampiran I tanggal 31 Oktober 2017 tentang Fasilitas dan/atau Tunjangan lainnya bagi direksi dan komisaris Bank Kalbar. Rinciannya, jas lengkap Rp3 juta, sepatu Rp800 ribu, dasi Rp500 ribu, pakaian kerja Rp1,7 juta, dan pakaian batik Rp700 ribu. Total tunjangan Rp6,7 juta.

Namun dalam realisasinya, nilai yang diberikan lebih dari aturan ditetapkan. Terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp105 juta untuk jajaran pimpinan bank milik pemerintah tersebut. Nilainya Rp49 juta di tahun 2018, dan Rp56 juta di semester 1 tahun 2019.

Terakhir, tunjangan listrik, air dan telepon (LAT). Nilai kelebihan pembayaran tunjangan ini yang paling besar. Tunjangan LAT Komisaris diklasifikasikan dalam GL No 50635 pada Laporan Pendapatan dan Biaya Bank Kalbar. Dasarnya SK Direksi No.SK/300/Dir Lampiran I tanggal 31 Oktober 2017. Besaran per bulan bagi komisaris utama Rp11 juta, dan Rp10 juta bagi komisaris lainnya. Nilai sama didapat untuk jajaran direksi utama dan direksi lainnya.

Sedang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.KEP/03/DK.BPD/2014 tanggal 25 Februari 2014, tunjangan LAT untuk direksi utama dan komisaris utama hanya Rp8 juta, dan Rp7 juta untuk direksi dan komisaris lainnya. Oleh karenanya, terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp348 juta. Terdiri dari Rp237 juta di tahun 2018 dan Rp111 juta di semester 1 tahun 2019.

Berdasarkan perbedaan pemakaian landasan pembayaran, kelebihan remunerasi untuk tunjangan perumahan, tunjangan pakaian dinas dan, tunjangan LAT mencapai Rp627 juta.

Dari semua itu, BPK Kalbar menemukan kelebihan pembayaran remunerasi kepada direksi dan komisaris Bank Kalbar tahun 2018 dan semester 1 2019 sebesar Rp31,6 miliar.

BPK menelaah, hal ini disebabkan karena Bank Kalbar tidak melaksanakan prinsip due diligence (penelitian) dalam tiga hal. Pertama, menetapkan remunerasi direksi dan komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS atau jika ada pelimpahan wewenang oleh RUPS dilaksanakan oleh komisaris.

Kedua, penyusunan kebijakan dan nilai remunerasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dalam bisnis sejenis, sasaran dan strategi jangka panjang bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan, serta potensi pendapatan bank pada masa yang akan datang.

Ketiga, penyusunan kebijakan dan nilai remunerasi oleh KRN yang memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, perbandingan usaha sejenis, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, peraturan yang berlaku, serta prudent risk taking (pengambilan risiko yang hati-hati).

“BPK menyatakan kebijakan dan penetapan nilai remunerasi yang telah diterapkan Bank Kalbar, belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2015. Selain itu, persetujuan komisaris dan pemegang saham belum ditetapkan dalam Surat Keputusan sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam pemberian remunerasi,” tulis BPK dalam laporan tersebut.

Akibatnya, BPK merekomendasikan lima hal kepada Direktur Bank Kalbar, Samsir Ismail. Namun yang paling utama adalah mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran remunerasi yang telah diterima direksi dan dewan komisaris sebesar Rp31,6 miliar.

Temuan tersebut bertolak belakang dengan penghargaan yang diraih Bank Kalbar. Misalnya di awal 2019 lalu, Majalah Top Business menobatkan Bank Kalbar sebagai Top BUMD 2019 dan The Best All Criteria 2019. Samsir Ismail pun diganjar sebagai Top CEO BUMD 2019. Di tahun 2018 pun, bank plat merah ini sempat meraih peringkat 2 Legal Award 2018 dan peringkat 3 Sales And Marketing Award 2018 Kategori Bank Pemerintah.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar, Moch Riseky F Purnomo enggan berkomentar banyak menanggapi polemik penetapan remunerasi direksi dan komisaris Bank Kalbar. Dia beralasan, hal itu berkaitan dengan temuan BPK, maka pihak Bank Kalbar yang lebih tepat memberikan tanggapan.

“Karena ini kan temuan BPK, maka kami tidak bisa menanggapi,” ujarnya kepada Insidepontianak.com belum lama ini.

Namun, secara umum, hak dan kewajiban pengurus bank sudah diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Semua imbalan upah dan remunerasi mengacu kepada AD/ART baik itu jenis, besaran dan kelengkapan administrasinya,” tutupnya.

Insidepontianak.com sudah mencoba mengonfirmasi pihak Bank Kalbar dengan mengirimkan surat permohonan wawancara. Surat bernomor: 03/SPM/IP/2020 tersebut, ditujukan kepada Direktur Utama Bank Kalbar tertanggal 21 Januari 2020. Hanya saja, sampai berita ini dihimpun, surat resmi kesediaan wawancara belum juga ditanggapi.

Padahal, sebenarnya kami sudah bertemu dengan Kepala Bidang Humas Bank Kalbar, Yuniarto dan stafnya, Irfan. Dari penjelasan mereka, Dirut Bank Kalbar belum bisa diwawancarai dengan alasan sibuk.

Patut Dipertanyakan

Bank Kalbar berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah. Pada tahun 1999, berdasarkan Perda Nomor 1 tanggal 2 Februari 1999 terjadi perubahan status hukum BPD Kalbar dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta perubahan nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Tanggal 7 Mei 1999, Bank Kalbar mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 30 Juli 2004, Bank Kalbar menyelesaikan program rekapitulasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untan, Ali Nasrun mengatakan Bank Kalbar sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), harus memenuhi legalitas dan aturan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, akan berdampak pada proses pengelolaan bank.

Pemberian remunerasi sah dan boleh dilakukan, akan tetapi, harus dilandaskan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan aturan perundangan, termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur. Selain itu, harus juga dilihat kriteria, indikator, proses penilaian dan evaluasi, untuk menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak.

“Bukan hanya sekadar dibayar dan diberikan. Kalau tidak berdasarkan pada kemampuan dan kinerja, ya bagi-bagi duit saja. Bahaya itu,” katanya.

Apalagi jika pemberian tunjangan tidak berlandaskan aturan. Tentu akhirnya jadi sesuatu yang pantas ditanyakan. Bagaimanapun, Bank Kalbar adalah bank plat merah yang notabenenya punya masyarakat.

“Jadi saya kira harus diperiksa dan dikaji. Apa yang sebenarnya terjadi,” ungkapnya.

Jika terjadi pelanggaran harus diproses. Temuan BPK tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja.

“Jadi pada saat dia melanggar aturan dia harus diproses,” tegasnya.

Prosesnya sendiri ada dalam aturan. Semua sudah ada patronnya. Jika dibiarkan berlarut, akan berdampak pada ketidaknyamanan dan kepercayaan masyarakat.

“Tidak melaksanakan aturan dengan baik saja, sudah menjadi sesuatu hal yang akan berdampak tidak baik bagi keberlanjutan. Apalagi ini tidak sesuai aturan,” katanya.

Ali pun menilai, audit internal Bank Kalbar juga tidak berjalan baik, sehingga masalah tersebut terjadi.  Sampai-sampai keluar rekomendasi dan catatan BPK Kalbar.

“Kalau sudah ada rekomendasi BPK, ada catatan BPK, menunjukkan itu sudah ada masalah serius,” terangnya.

Rekomendasi tersebut menjadi hal wajib dijalankan dan diperhatikan. Bukan hanya atasan, namun juga pemegang saham, baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Ditambah sudah banyak contoh kasus yang terjadi karena pembiaran, seperti kasus Jiwasraya dan Asabri.

“Satu bank bermasalah, bank lain juga berdampak. Karena tergabung dalam satu sistem keuangan ekonomi,” tambahnya.

Penegak Hukum Bisa Masuk

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi menegaskan penetapan nilai dan realisasi remunerasi direksi dan komisaris di setiap perusahaan daerah, termasuk Bank Kalbar, mesti mendapat persetujuan dan dukungan dari pemegang saham, lewat mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Jika mekanisme itu tidak dilaksanakan, berarti ada peraturan yang dilanggar,” katanya.

Kalau hal tersebut terjadi, aparat penegak hukum bisa masuk menyelidikan untuk mengetahui siapa saja yang bermain dalam penetapan tunjangan dan gaji direksi dan komisaris tanpa dukungan pemegang saham.

“Penetapan remunerasi tanpa mendapat dukungan lewat RUPS, itu patut diduga ada pihak yang turut serta melakukan rekayasa,” ucapnya.

“Sebab, yang namanya penetapan anggaran remunerasi itu ada aturannya. Tidak bisa main setuju-setuju saja,” tambahnya.

Anggota  DPRD Kota Pontianak, Yandi mengatakan tak begitu terkejut dengan berbagai masalah yang menimpa Bank Kalbar. Sebab, sejak lama dia menilai bank plat merah itu bermasalah.

“Akhirnya kan keluar satu per satu. Kalau sudah seperti ini, antara audit internal yang tidak berjalan atau karena tidak mampu melawan kekuatan besar di belakang?” terangnya.

Politisi Partai Hanura ini pun mendorong agar kasus tersebut diproses dengan mekanisme yang benar. Sebab, negara memiliki alat untuk melakukan penegakan hukum. Apabila nantinya kasus tersebut tidak ditindaklanjuti, maka dikhawatirkan akan memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.

“Berati bukan hanya Bank Kalbar yang bermasalah. Tapi semuanya bermasalah. Kok yang bermasalah dibiarkan,” pungkasnya.

Masalah Aturan

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyebut masalah utama temuan BPK Kalbar, terletak pada penggunaan aturan yang berbeda. Keduanya adalah aturan Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan Komisaris.

Pemprov Kalbar sendiri merupakan pemegang saham tertinggi di bank plat merah tersebut. Nilainya 50,60 persen data per 31 Desember 2019. Otomatis Gubernur Kalbar pun bertindak sebagai owner.

“Cuma masalah dasar aturannya. Akhirnya sudah diputuskan pemegang saham, bahwa yang diikuti itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh komisaris,” kata Sutarmidji, Kamis (13/2/2020).

Diakui Sutarmidji, ada perbedaan besaran antara aturan komisaris dan direksi. “Nah, menurut RUPS kemarin yang dikembalikan harusnya tidak terlalu besar,” katanya.

Menurutnya, audit yang dilakukan BPK melihat dari aspek aturan. Jika acuannya tak sesuai, maka jadi temuan.

“Kita harus memperbaiki. Hal ini sudah dibawa ke RUPS dan solusi-solusi sudah disampaikan, sehingga mereka paling harus mengembalikan berapa ratus juta saja,” katanya.

Item-item yang dipermasalahkan pun sebenarnya sesuatu yang diperbolehkan. Hanya salah dalam menggunakan dasar aturan. Lain hal bisa item tersebut tidak diperbolehkan. Sehingga Sutarmidji menilai, hal ini hanya masalah kepatuhan.

“Jadi menurut saya itu tidak ada masalah karena itemnya boleh, beda kalau tidak boleh. Selisih lagi itu misalnya tunjangan rumah, itu pakai peraturan direksi seharusnya komisaris. Karena memakai peraturan direksi akhirnya dianggap menyimpang jadi temuan,” jelasnya.

Dia menegaskan sejak laporan itu keluar, dalam waktu 60 hari harus ada perbaikan. Akan tetapi, dia menggarisbawahi bahwa temuan BPK Kalbar bukan kerugian negara.

“Ke depan agar tidak terulang, harus menggunakan aturan komisaris, bukan direksi. Karena owner diwakili oleh komisaris sedangkan direksi hanya pelaksana. Apa pun pengeluaran itu tergantung RUPS, tapi itu sudah clear,” tegasnya.

Mantan Wali Kota Pontianak ini menilai, performa Bank Kalbar masih bagus. Dividen stabil di atas 15 persen, walau peningkatan tidak terlalu signifikan. Alasannya, semua bank mengalami hal serupa di kondisi ekonomi sekarang.

“Tapi dia bisa memberikan dividen 15 persen itu bagus, kemudian pertambahan asetnya signifikan walau NPL (Non Performing Loan) agak meningkat karena ketidakhati-hatian dalam memberikan kredit,” katanya.

Dia meminta Bank Kalbar berubah. Sumber daya manusianya harus ditingkatkan dan sejalan dengan pengawasan. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *