Sudahi, Aplikasi Satu Data Hubungan Industrial Disnakertrans Kalbar

PELUNCURAN - Peluncuran aplikasi Sudahi dari Disnakertrans Kalbar, Kamis (27/2/2020). (PROKOPIM KALBAR)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan aplikasi yang diklaim mencakup semua data hubungan industrial. Aplikasi yang diberi nama Sudahi (Satu untuk Data Hubungan Industrial) itu, resmi diluncurkan saat Rapat Sinkronisasi Program dan Pelaporan Hubungan Industrial Provinsi Kalbar di Hotel Kapuas Dharma Pontianak, Kamis (27/2/2020).

Kepala Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kalbar Sunarta menyatakan, aplikasi Sudahi merupakan penyempurnaan gerakan satu data yang digagas Kemenaker pada akhir 2019 lalu. Aplikasi ini nantinya tidak hanya digunakan oleh Disnakertrans di provinsi, tapi juga daerah.

Bacaan Lainnya

“Di aplikasi Sudahi itu nanti terekam semua data-data hubungan industrial yang ada di kabupaten/kota. Misalnya data peraturan perusahaan, data serikat pekerja, dan sebagainya. Dengan data yang lengkap, kita bisa bergerak dan tahu jika ada masalah. Misalnya kita ingin tahu kondisi di suatu perusahaan tertentu, dari aplikasi itu sudah bisa kita ketahui,” ujar Sunarta.

Pihaknya selama ini bukannya tidak memiliki data tentang hubungan industrial, namun data tersebut belumlah terlalu lengkap. Seiring peluncuran aplikasi Sudahi, dia memastikan dalam beberapa waktu ke depan, pihaknya akan mengantongi data yang detail. Baik di bidang hubungan industrial, maupun bidang-bidang lainnya.

“Selama ini kita punya data, hanya saja data yang ada itu tidak by name by address. Kalau ke depannya, dengan aplikasi ini bisa terdata semua seperti perusahaan kategori besar atau kecil, berapa jumlah pekerjanya, dan sebagainya,” imbuhnya.

Sunarta meminta jajarannya di Disnakertrans untuk benar-benar menguasai data yang akurat. Tanpa data, proses penyusunan perencanaan hingga pengambilan keputusan dipastikan tidak akan tepat sasaran.

“Apalagi, Pak Gubernur Kalbar sangat konsen dengan data. Untuk itu kita sebagai aparatur yang diberikan tugas atau wewenang wajib mengumpulkan data sebaik mungkin supaya ketika terjadi hal-hal mengenai tenaga kerja, kita punya datanya,” tandasnya. (prokopim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *