Tugas dan Fungsi KPP Pratama Berubah

Suasana peluncuran perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama, Senin (1/3/2002) pagi. (Andi/Insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat menyelenggarakan peluncuran perubahan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di KPP Pratama Pontianak Barat, Senin (1/3/2002) pagi. Perubahan itu, menjadi bagian  penataan organisasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak.

Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, Farid Bachtiar mengatakan, perubahan tugas dan fungsi KKP Pratama mulai berlaku 1 Maret 2020. Ditandai dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-75/PJ/2020.

Bacaan Lainnya

“Khusus Kanwil DJP Kalbar pelaksanaan kick off dilaksanakan di KPP Pratama Pontianak Barat,” katanya.

Adanya perubahan itu menandai cara kerja dan komunikasi KPP Pratama dengan wajib pajak. Strategi yang dilakukan DJP adalah meningkatkan basis perpajakan dengan cara menambah wajib pajak baru, maupun meningkatkan kepatuhan wajib pajak lama yang saat ini belum memadai sebagaimana harapan.

“Itu kurang lebih pesan dari adanya perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama,” katanya.

Adapun target wajib pajak dan pembayaran tahun ini naik sebesar 7 persen dari target tahun lalu. Sementara pada tahun lalu, realisasinya hanya mencapai 87 persen.

“Jika dihitung realisasi tahun lalu ke target tahun ini kenaikannya luar biasa, mencapai 24 persen,” jelasnya.

“Artinya kami tidak menarget jumlah WP. Tapi bagaimana mendorong kualitas  wajib pajak yang sudah ada. Mencari WP baru yang juga berkualitas dan berkontribusi pada penerimaan,” terangnya.

Di samping itu, upaya visit dan kunjungan ke tempat baru diharapkan akan memperoleh wajib pajak yang berkualitas.

Dalam rilis DJP, dengan perubahan itu, wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama mulai hari ini berpotensi ditangani oleh account representative baru.

Perubahan itu, sebagai bagian dari Rencana Strategis DJP 2020-2024 untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan.

Penataan ini dilakukan melalui; penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan. Dan penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut.

Tahap berikutnya dari program penataan organisasi adalah mengubah jumlah, tugas dan fungsi KPP Pratama dan KPP Madya. Melanjutkan strategi tahap pertama, KPP Pratama akan difokuskan pada perluasan basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan.

Selanjutnya sejumlah KPP Madya baru akan dibentuk agar DJP dapat lebih fokus mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis. Yaitu mereka yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan di suatu wilayah. Tahap ini diharapkan dapat terlaksana pada semester II tahun 2020. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *