Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Baru Kasus Dana Bansus Bengkayang

Tersangka kasus dana Bansus Kabupaten Bengkayang di Mapolda Kalbar, Selasa (3/3/2020). (Andi/Insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak. com – Polda Kalimantan Barat kembali menetapkan tersangka baru kasus korupsi dana bantuan khusus (Bansus) Kabupaten Bengkayang tahun 2017 . Mereka adalah ES, ZU dan JA.

“Mereka adalah tersangka baru dari kasus korupsi dana Bansus Bengkayang,” kata Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go kepada awak media di Mapolda Kalbar, Selasa (3/3/2020).

Bacaan Lainnya

Ketiganya resmi berstatus tersangka pada 1 Maret 2020 lalu. Mereka diketahui berperan sebagai pelaksana pekerjaaan di tiga desa di Kabupaten Bengkayang.

Penetapan tersebut, kata Donny, hasil pengembangan dari penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar.

Sebelumnya, Polda Kalbar juga telah menetapkan dua orang  tersangka pada 8 November 2019 lalu. Dia adalah BB, Bendahara Umum Daerah (BUD), sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 2014 sampai 2019, dan RI yang merupakan bendahara BPKAD.

“Mereka telah ditahan sejak Februari 2020 lalu,” jelasnya.

Keduanya dianggap paling bertanggung jawab. “BB berperan aktif dalam penyaluran dana. Sementara RI yang telah memproses pencairan dana Bansus secara manual walaupun mengetahui ketersediaan dana tidak mencukupi,” terangnya.

Dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp19 miliar.

Polda juga telah memeriksa 174 saksi termasuk Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot dan lima orang ahli. Masing-masing Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Ahli Keuangan Negara, Ahli Digital Forensic dari Puslabfor Polri, Ahli Teknis dari Fakultas Teknik Untan dan Auditor BPK RI.

Bergulirnya kasus ini sejak penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar menemukan banyak kejanggalan dan perbuatan melawan hukum saat pencairan anggaran Bansus senilai Rp20 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi 48 desa di Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2017.

Namun, pencairan dana tersebut baru dilakukan di akhir tahun 2017 tepatnya 31 Desember menggunakan Bank Kalbar.

Polda juga menemukan, anggaran tersebut ditransfer ke rekening masing-masing Pemdes oleh Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tanpa melalui proses-proses pengajuan proposal terlebih dahulu. Dana tersebut ditransfer ke 48 desa berkisar Rp400-500 juta.

Dari 48 Pemdes, 25 di antaranya diketahui sudah mencairkan anggaran yang ditransfer, dengan total sebanyak Rp11 miliar. Sementara 23 desa yang lain belum melakukan penarikan.

Dalam kasus tersebut, Polda Kalbar juga menyita uang penyimpangan sebesar Rp9 miliar dari 32 Kades.”Penyitaan ini langkah dalam rangka penyelamatan keuangan negara (recovery asset),” katanya.

Donny pun tak menampik jika akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Sebab proses hukum masih berjalan. (andi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *