Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar yang Baru Diminta Awasi Ketat Pengelolaan Anggaran Pemda

Serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Jumat (6/3/2020). (Abdul/Insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kalbar, Joko Agus Setyono diganti. Penggantinya, Hery Ridwan mantan BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Sedangkan Joko Agus Setyono dimutasi sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Keduanya menggelar serah terima jabatan hari ini, Jumat (6/3/2020) di aula Kantor BPK RI Perwakila Provinsi Kalbar.

Bacaan Lainnya

Anggota VI BPK RI, Profesor Hary Azhar Aziz meminta, Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar yang baru ketat melakukan pengawasan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Baik provinsi maupun di 14 kabupaten/kota.

“Sudah saya sampaikan kepada Kepala BPK RI Kalbar yang baru, agar lebih proaktif,” pesannya, diwawancarai usai menghadiri Sertijab tersebut.

Ia menegaskan, pemeriksaan ketat oleh BPK tidak hanya saat penilaian opini kinerja pemerintah daerah. Tetapi, pola anggarannya pun harus dilakukan pengawasan ketat.

“Bukan saja selektif dalam memberikan penilaian opini, tapi juga selektif (memeriksa) pola alokasi anggaran yang bisa menyejahterakan masyarakat,” katanya.

“Saya sudah sampaikan kepada pak Gub, dan bupati wali kota. Kalau ada apa-apa, jangan ragu-ragu panggil saja kepala BPK untuk berkonsultasi,” tutupnya.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji sangat setuju dengan arahan Prof Harry Azhar Azis terkait dengan peningkatan kinerja BPK RI Perwakilan Kalbar.

“Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Prof Harry Azhar Aziz, tentang (pengawasan) pengalokasian anggaran untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Mantan Wali Kota Pontianak itu menilai, koordinasi BPK dengan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran rencana kerja harus dilakukan.

“Ketika menyusun rencana kerja dan lain sebagainya itu, saya akan minta dari BPK memberikan penjelasan dulu kepada dinas-dinas. Supaya mereka itu jelas,” katanya.

“Saya akan bawa ke arah sana pak,” timpalnya memberitahu Prof Haris Azhar.

Sebagai Gubernur, Sutarmidji menjamin penggunaan anggaran Pemprov Kalbar akan digunakan maksimal untuk percepatan-percepatan, menurunkan angka kemiskinan.

“Target saya, selama saya mimpin itu, penurunan angka kemiskinan menjaladi 5 persen. Kalau dapat lebih rendah dari itu. Saya yakin, itu bisa kalau pengalokasian anggaran jelas,” tutupnya. (abdul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *