Mantan Ketua DPRD Ketapang Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Mantan Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas. (ISTIMEWA)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Mantan Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas (HMU) dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ketapang. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak, Senin (9/3/2020).

“Iya, tadi dari tim JPU menuntut 1 tahun 6 bulan,” kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ketapang, Leonard Kunter kepada insidepontianak.com.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan tuntutan tersebut, Hadi dijerat dengan pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tipikor tentang Penyalahgunaan Wewenang dan Menerima Gratifikasi.

Sepanjang berjalannya kasus ini di Pengadilan Tipikor Pontianak, belasan saksi sudah dihadirkan. Termasuk beberapa anggota DPRD Ketapang.

“Kalau nama yang dihadirkan di persidangan saya lupa. Kalau sebelum persidangan 45 dewan telah kita periksa,” katanya.

Sebelumnya, Kejari Ketapang menetapkan Hadi Mulyono Upas sebagai tersangka kasus gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang terhadap pokok pikiran atau aspirasi sebagai anggota DPRD tahun anggaran 2017 dan 2018 di beberapa satuan kerja perangkat daerah di Kebupaten Ketapang.

Modusnya, dengan menerima pemberian dari beberapa orang sehubungan dengan pokok pikirannya sebagai anggota DPRD Ketapang. Dari hasil gratifikasi tersebut, tersangka diduga telah menerima uang lebih kurang Rp5 miliar yang bersumber dari 10-20 persen dari nilai anggaran.

Atas perbuatannya HMU dikenai Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 juncto Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain menetapkan mantan Ketua DPRD Ketapang sebagai tersangka, Kejari Ketapang juga telah memeriksa setidaknya 53 saksi dan saksi ahli serta mengumpulkan beberapa dokumen sebagai barang bukti.

Kejari juga sudah memanggil 45 anggota DPRD Ketapang untuk diklarifikasi. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *