Gidot Berbelit Jawab Pertanyaan Hakim Soal Aliran Dana Korupsi

SIDANG - Bupati Bengkayang nonaktif, Suryadman Gidot usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Pontianak, Selasa (10/3/2020). (ANDI/insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Bupati Bengkayang non aktif Suryadman Gidot tampak berbelit-belit menjawab pertanyaan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada sidang lanjutan, Selasa (10/3/2020). Anggota Majelis Hakim mencecar kegunaan dana suap yang diminta Suryadman Gidot kepada dua kadis, Dinas PUPR Bengkayang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang. Gidot pun menjawab dana dipakai untuk menyelesaikan kasus Bantuan Khusus (Bansus) 2017 yang kini ditangani Polda Kalbar.

“Uang itu untuk menghadirkan konsultan, dan pengacara untuk mendampingi kepala desa membuat laporan, sebab sampai sekarang belum ada laporan,” kata Gidot.

Bacaan Lainnya

Seketika jawaban Gidot, ditimpali hakim anggota yang memimpin persidangan.

“Kok hanya laporan. Kalau hanya buat laporan itu gampang, Bupati bisa memberikan bantuan, mengapa harus ada ahli hukum dan sebagainya?” tanya anggota Majelis Hakim kepada Suryadman Gidot.

Hakim anggota kembali menanyakan apa sebenarnya masalah kasus bansus, hingga kasus tersebut ditangani Polda Kalbar. Namun pertanyaan itu kembali tak dijawab jelas oleh Gidot. Dia mengaku tidak tahu ada penyimpangan dari kasus tersebut.

“Saya hanya ingin menyelesaikan kasus bansus yang menjadi temuan BPK. Karena dengan itu selesai target pengelolaan anggaran bisa WTP,” terangnya.

Gidot mengatakan dana Bansus yang diberikan Pemda Kabupaten Bengkayang kepada 48 Desa berjumlah Rp20 miliar. Dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan fisik desa.

“Temuan BPK setelah dana itu dicairkan kepala desa tak bisa buat laporan, sehingga saya mengambil langkah menyelesaikan kasus tersebut,” katanya.

Caranya kata Gidot, dengan meminta dua dinas yakni Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang menyiapkan anggaran sebesar Rp500 juta. Namun dia mengaku tidak memerintahkan detail caranya. Dengan uang tersebut, dia berjanji akan memberikan tambahan anggaran pada APBDP Bengkayang tahun 2019 yakni Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Rp7,5 miliar, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp6 miliar. Namun dana yang terkumpul hanya 340 juta.

“Saya tahunya setelah ditangkap KPK,” jelasnya.

Majelis hakim kembali mempertanyakan, mengapa Suryadman Gidot tidak meminjam uang pada Bank Kalbar saja guna menghadirkan ahli. Namun dalam persidangan Gidot mengaku keperluan uang tersebut mepet guna menindaklanjuti temuan BPK. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *