Presiden Jokowi Larang Pemda Tetapkan Kebijakan Lockdown

Presiden RI Joko Widodo. (Satpres)

JAKARTA, insidepontianak.com – Presiden RI, Joko Widodo melarang pemerintah daerah menerapkan kebijakan lockdown, di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya semua kebijakan baik di tingkat pusat hingga daerah mesti ditelaah secara mendalam.

“Perlu saya tegaskan, yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah,” tegas Jokowi, Senin (16/3/2020).

Bacaan Lainnya

Jokowi menegaskan, sampai saat ini dia belum akan mengambil kebijakan lockdown. “Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” ujarnya.

Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait Covid-19, harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi. Jokowi juga meminta kepada daerah untuk berkonsultasi dan membahasnya dengan kementerian terkait dan Satgas Covid- 19.

Dia mengutarakan, terus mengikuti perkembangan situasi terkait Covid-19 ini dari waktu ke waktu. Semua perintah yang keluar bersifat terukur, agar bisa menghambat penyebaran virus Corona. “Dan tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Jokowi menyebutkan, kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam persoalan Covid-19 ini mesti efektif. Sehingga dapat menyelesaikan masalah, dan tidak semakin memperburuk keadaan.

Menurut Jokowi, terpenting yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.

“Kebijakan belajar, bekerja dan beribadah di rumah, perlu terus digencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid 19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Baik itu urusan akebutuhan pokok, layanan kesehatan dan layanan-layanan publik lainnya,” paparnya.

Terkait informasi Covid-19, dia meminta agar Satgas Covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesimpang-siuran informasi yang disampaikan kepada publik.

“Solidaritas masyarakat adalah modal sosial kita yang penting untuk menggerakkan kita bersama-sama melawan Covid-19 ini,” tandas Jokowi. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *