193 CPNS Ketapang Diangkat Jadi PNS

SALAMI - Bupati Ketapang, Martin Rantan menyalami para PNS usai Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang, di Pendopo Bupati Ketapang, Selasa (17/3/2020). (PROKOPIM KETAPANG)

KETAPANG, insidepontianak.com – Bupati Ketapang, Martin Rantan menyerahkan secara langsung penyerahan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang, di Pendopo Bupati Ketapang, Selasa (17/3/2020).

Martin Rantan mengatakan dia telah menyerahkan 193 keputusan Bupati tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS sekaligus pengambilan sumpah janjinya.

Bacaan Lainnya

“Tujuan pengambilan sumpah janji ini agar para PNS dapat setia terhadap Pancasila, UUD 1945 serta bermental baik, bersih, jujur dan bertanggung jawab terhadap tugasnya dalam mendukung pemerintah menciptakan pemerintahan yang baik,” harapnya.

Sumpah janji yang telah dilakukan oleh 193 PNS tak hanya sekadar disaksikan oleh yang hadir, tetapi juga Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dipegang teguh sepenuh hati. PNS harus mematuhinya dengan tidak melakukan pelanggaran dan hal-hal yang bertentangan dengan tugas fungsi selaku abdi negara.

“Sumpah janji ini jangan cuma sekadar diucapkan di bibir saja atau sebagai pelengkap administrasi syarat sebagai PNS, tetapi harus diterapkan karena akan dipertanggungjawabankan terhadap masyarakat, negara hingga Tuhan Yang Maha Esa,” tuturnya.

Selain memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik dan perekat serta pemersatu bangsa, PNS juga memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatkan.

“Sebagai pelayanan masyarakat, para PNS harus mampu melayani dengan baik dan adil serta harus mampu terus meningkatkan dan memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat,” mintanya.

Terlebih, semakin maju suatu daerah maka semakin tinggi pula tuntutan akan perbaikan kualitas pelayanan publik dari organisasi pemerintah. Untuk itu, PNS harus mampu menyikapi fenomena tersebut dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kapasitas diri, serta selalu berinovasi dalam menjalankan tugas.

“PNS harus selalu siap menghadapi perubahan zaman serta perbaikan birokrasi dan pelayanan publik dan dapat selalu disiplin dalam menjalankan tugas dan menghindari hal-hal yang dilarang lantaran ada sanksi bagi yang melanggar larangan baik sanksi disiplin ringan, sedang, hingga berat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dibuat seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,” tegasnya. (fauzi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *