Cargill Indonesia Bantah Lakukan Aktivitas Perkebunan di Luar HGU

PERTANYAKAN - Warga Desa Pantai Ketikal, Kecamatan Singkup, Ketapang mempertanyakan kejelasan izin PT ASL ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Ketapang. (FAUZI/insidepontianak.com)

KETAPANG, insidepontianak.com – Manager Corporate Communications, Cargill Indonesia, Dewi Mayasari Mas membantah lahan yang digarap anak perusahaannya, PT Ayu Sawit Lestari (ASL) berada di luar lahan Hak Guna Usaha (HGU) mereka. Menurutnya, perusahaan tersebut sudah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Sebelumnya, warga Desa Pantai Ketikal, Kecamatan Singkup mempermasalahkan aktivitas PT ASL di lahan seluas 360 hektar di wilayah mereka.

Bacaan Lainnya

“Berdasarkan Izin Lokasi dan IUP yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), PT Ayu Sawit Lestari memiliki hak hukum untuk melakukan kegiatan operasional pada konsesi lahan seluas 360 hektar yang terletak di Desa Pantai Ketikal, kecamatan Singkup,” terangnya lewat rilis yang diterima, Jumat (20/3/2020).

Izin yang dikantongi pihak perusahaan tersebut, sudah diakui pemerintah daerah, dan dinyatakan legal untuk digarap oleh PT Ayu Sawit Lestari (ASL).

“Hal ini telah dikonfirmasi dan diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di daerah tersebut,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan pihaknya siap mematuhi segala aturan  yang sudah diatur pemerintah daerah.

“PT Ayu Sawit Lestari telah, dan akan selalu mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam menjalankan operasinya, PT Ayu Sawit Lestari berupaya untuk mempromosikan praktik-praktik pertanian terbaik untuk budidaya kelapa sawit berkelanjutan, dengan tetap menghormati hak asasi manusia, budaya, dan kearifan masyarakat lokal yang bekerja dengan kami,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Ketapang, Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B, Ridhwan, mengatakan izin bisa saja dikeluarkan pihak perusahaan sendiri, namun ada pemenuhan komitmen yang harus lengkapi.

“Izin bisa dikeluarkan terlebih dahulu tapi dengan catatan kalau izin-izin kompleks itu, perlu namanya pemenuhan komitmen. Ini bisa dikeluarkan dan bisa dibuat oleh pelaku usaha sendiri, tidak harus di kita, jadi semuanya sudah ada di dalam sistem www.oss.go.id,” ungkap Ridhwan.

Khusus untuk perizinan perkebunan sawit harus melengkapi beberapa izin yang sudah diatur pemerintah.

“Kalau untuk izin perkebunan harus ada yang dipenuhi, izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, itu harus lengkap baru komitmen itu dianggap terpenuhi. Kalau izin usaha perkebunan saat ini Kabupaten Ketapang masih harus menyelesaikan pemenuhan komitmennya ada rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan,” tambahnya. (fauzi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *