Komisioner KPU Terbukti Manipulasi Suara, Hendri Makaluasc Bawa Aduan ke DPP Gerindra

Caleg Gerindra DPR RI Dapil Kalbar, Hendri Makaluasc. (ISTIMEWA)

PONTIANK, insidepontianak.com – Caleg Gerindra DPR RI Dapil Kalbar, Hendri Makaluasc akan membawa hasil sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi sanksi pemecatan pada Komisiner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra. Hendri akan segera melayangkan surat bahwa dialah yang layak masuk parlemen DPR RI.

“Peluang saya tetap ada. Tapi tergantung DPP juga,” katanya kemarin.

Jika DPP juga tak mengindahkan semua fakta hukum tersebut, Hendri mengancam akan melanjutkan proses hukum demi menegakkan kebenaran.

“(Kalau DPP tidak melakukan penggantian) saya akan tuntut dia Pidum (Pidana Umum). Saya akan bawa ke pengadilan karena saya dirugikan juga kan. Mestinya saya sudah duduk kan?” katanya.

Pemecatan terhadap Evi lantaran dinilai terbukti melanggar etik terkait kasus manipulasi perolehan suara, yang menyebabkan Hendri Makaluasc batal dilantik sebagai anggota DPR-RI.

“Perkara kita mampu memecat satu komisioner KPU RI, ini bukti memang ada pelanggaran,” kata Hendri.

DKPP telah membuat terang sengketa Pemilu yang diajukannya. Kecurangan Pemilu yang melibatkan penyelenggara, menggerus suaranya terbukti.

“DKPP juga sudah menjelaskan ada pelanggaran itu. Intinya, saya bersyukur bahwa kebenaran tidak hilang. Yang benar tetap benar,” ujarnya.

Meskipun kata Hendri, sebelumnya, gugatannya di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perselisihan suara yang diajukannya itu telah dimenangkan duluan. Namun, KPU tetap tak melaksanakan putusan MK. Kasus ini pun bergulir ke DKPP dan membuat semua menjadi terungkap.

“DKPP sudah mendukung putusan yang sudah ada ini (MK). Kebenaran atas gugatan saya terbukti. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU,” sebutnya.

Hendri menjelaskan, saat penghitungan suara pemilihan legeslatif, dia memperoleh suara sebanyak 5.384 di Kabupaten Sanggau. Namun, saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sanggau, mendadak suaranya tergerus. Tinggal 2.551 suara. Dia pun protes. Akhirnya dilakukan koreksi. Kotak suara dibuka dan dihitung ulang. Hasilnya, suara Hendri kembali. Persis dengan perhitungan awal.

“Kemudian sudah ada BA koreksi itu dari KPU Sanggau,” katanya.

Namun, di tingkat KPU Provinsi Kalbar, hasil koreksi itu rupanya tidak dilaksanakan. Hendri juga tak mengerti alasan KPU Provinsi tak melaksanakan hasil koreksi tersebut.

“Saya bingung kenapa KPU provinsi tidak mengikuti proses yang mereka buat sendiri. Padahal di (KPU) Sanggau sudah terkoreksi,” ucapnya.

Atas kejanggalan tersebut, dia pun kembali mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di tingkat Bawaslu Kalbar.

“Di Bawaslu kita menang,” ujarnya.

Rekomendasi Bawaslu terkait hasil koreksi penghitungan suara tersebut juga tak dilaksanakan oleh KPU RI. Hendri kembali melanjutkan gugatan ke Mahkamah Kostitusi.

“Dan MK juga sudah menetapkan suara saya sebanyak 5.384, berdasarkan hasil koreksi di KPU Sanggau,” sebutnya.

Meski gugatan di MK telah dimenangkan, namun KPU tetap tak melaksanakan putusan MK itu. Hendri pun batal dilantik sebagai anggota DPR-RI.

“Saya tidak tahu apa masalahnya. Sebab secara hukum kita sudah menang,” katanya.

Akhirnya, jalan terakhir, Hendri melaporkan Komisioner KPU RI dan Komisioner KPU Provinsi Kalbar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hasilnya, DKPP memecat Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. Karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Dapil Kalbar 6 itu. Selain memecat Evi, DKPP juga memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU lain, Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Viryan Azis, dan Hasyim Asy’ari.

Sedangkan Anggota KPU Provinsi Kalbar Ramdan, Erwin Irawan, Mujito, dan Zainab juga mendapat sanksi peringatan dari DKPP.

Suara Hendri yang setelah disidangkan di Mahkamah Konstitusi, terbukti lebih besar ketimbang caleg pesaing separtainya, Cok Hendri Ramapon yang kini melenggang masuk parlemen. Karena itu, DKPP memandang, KPU hanya mengoreksi suara tanpa menetapkan Hendri sebagai calon terpilih. Tindakan KPU itu dianggap mengesampingkan produk hukumnya sendiri. Sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika.

Sebelumnya KPU Sanggau telah melakukan koreksi terhadap Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Sanggau. Di mana semula perolehan suara Hendri Makaluasc adalah 2.492 suara menjadi 2.551 suara. Dan perolehan suara Cok Hendri Ramapon semula 6.378 suara menjadi 3.964 suara. Setelah dikalkulasikan Hendri mendapatkan total suara sebanyak 5.384, sedangkan Cok Hendri Ramapon 4.185.

Ketua KPU Kalbar Ramdan belum memberi komentar atas sanksi yang diberikan oleh DKPP. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp sudah dilakukan. Namun sampai sekarang belum ada jawaban. (abdul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *