Cornelis Setuju Pilkada Serentak Ditunda, Demi Penanganan Covid-19 Lebih Fokus

Cornelis, Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDIP Dapil Kalimantan Barat. (Foto Pribadi)

LANDAK, insidepontianak.com – Pemerintah sepakat menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, yang dijadwalkan pada 23 September 2020. Alasannya, demi penanganan Covid-19 lebih fokus. Hal itu disampaikan Cornelis, Anggota Komisi II DPR RI, dari Fraksi PDIP Dapil Kalimantan Barat, dalam rilisnya kepada Insidepontianak.com, Selasa (31/3/2020).

Anggota Komisi II DPR RI Cornelis menjelaskan, penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.

Bacaan Lainnya

“Penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, didasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), terkait Covid-19 sebagai pandemi global,” kata Cornelis, “adanya pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.”

Saat menyampaikan saran dan pendapat pada rapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI, Cornelis menyetujui dan menyarankan agar Pilkada serentak 2020, pelaksanaanya ditunda.

“Saya setuju untuk ditunda sampai September 2021,” kata Cornelis.

Masalah kemanusiaan dan nyawa manusia lebih penting, untuk melidungi rakyat Indonesia dan keselamatan umat manusia. Jika memang perubahan itu perlu di dalam undang-undang segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), tegas Cornelis.

Cornelis menegaskan, penundaan Pilkada serentak 2020 dilakukan, agar negara lebih fokus menangani pemasalahan yang sudah mendunia, yakni Covid-19.

“Dengan penundaan Pilkada serentak 2020, maka anggarannya dapat kita alihkan untuk mengatasi Covid-19, dan kita menjadi fokus menangani Covid-19 yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia,” jelas Cornelis, mantan Gubernur Kalbar dua periode tersebut.

Sebelumnya, keputusan penundaan Pilkada serentak 2020 berdasarkan hasil rapat kerja atau rapat dengar pendapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, secara daring dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI, Senin (30/3/2020).

Dalam rapat tersebut, disepakati empat keputusan. Pertama, melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

Kedua, pelaksanaan Pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR.

Ketiga, dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru, berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Keempat, dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada seluruh kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, merelokasi dana Pilkada serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid 19. (IP/01)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *