25 Anak Binaan LPKA Kelas II Sungai Raya Dibebaskan Cegah Covid-19

Andikpas melakukan video call dengan keluarga dalam program besuk secara daring. (Ist)

PONTIANAK, insidepontianak.com- Sebanyak 25 anak didik pemasyarakatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, mendapatkan asimilasi atau pembebasan bersyarat. Langkah tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di sana.

“Berdasarkan data sekitar 25 orang dari 39 orang penghuni LPKA yang mendapatkan asimilasi,” terang Kepala LPKA Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya, Bambang Wijanarko kepada Insidepontianak.com, Kamis (2/4/2020).

Bacaan Lainnya

Mereka telah memenuhi peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020, untuk mendapatkan asimilisai. Dalam aturan tersebut dijelaskan anak yang berhak mendapatkan asimilasi adalah mereka yang telah menjalani 1/2 masa pidananya. Sementara untuk dewasa 2/3 masa pidananya.

Nantinya, 25 anak tersebut akan dikeluarkan secara bertahap, menunggu kesiapan orang tua menjemputnya. Sementara prosesnya telah dilakukan dari kemarin.

Per Kamis ini sudah ada enam orang yang dipulangkan. Jumat (2/3/2020) ditargetkan giliran 10 orang anak lagi yang akan kita keluarkan dari LPKA.

“Sementara waktu 25 itu setelah kita pulangkan mereka akan menjalani asimilasi di rumah dan tidak boleh kemana-mana,” terangnya.

Akan tetapi, prosesnya akan tetap berjalan, mereka akan diawasi oleh keluarga dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui daring. Selanjutnya akan ada proses pembebasan bersyarat.

Sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) terkait pembebasan narapidana dengan persyaratan tertentu untuk mengantisipasi penularan Covid-19.

Keputusan tersebut tertuang dalam Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Dalam Kepmen yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Senin (30/3/2020), diterangkan sejumlah hal yang menjadi pertimbangan diterbitkannya kebijakan tersebut.

Salah satunya, LPKA dan rumah tahanan negara merupakan institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19.

Dengan telah ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam, Kemenkumhan menilai perlunya melakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dengan cara pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi.

Langkah asimilasi dan integrasi narapidana dan napi anak ini akan diberlakukan di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran Covid-19, sebagaimana tertulis dan Kepmen tersebut. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *