Penanganan Covid-19 dengan Dana Desa Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Antoni Setiawan. Foto/Ist

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Sebanyak 70 dari 118 desa di Kabupaten Kubu Raya telah membentuk Desa Tanggap Covid-19 dengan pembentukan Relawan Desa Cegah Covid-19.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan akan mendorong seluruh desa untuk membentuk relawan desa. Sebab, jika telah dibentuk, akan memudahkan proses perubahan anggaran dana desa, sehingga anggaran pembangunan fisik boleh dibatalkan dan dialihkan untuk anggaran penanganan wabah Covid-19. Terutama bagi desa-desa yang mempunyai jumlah warga yang besar dan strategis.

Bacaan Lainnya

Terkait pengalihan alokasi anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19 itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Antoni Setiawan mengatakan hal itu telah mendapat rekomendasi dari Jaksa Agung. Berupa penerbitan peraturan yang terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran-anggaran terutama anggaran dana desa yang dapat diperuntukkan untuk penanggulangan Covid-19. Sebab pemerintah desa dinilai berada pada posisi garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

“Kami ingatkan kembali kepada kepala desa dan camat, tetap harus dapat dibuat pertanggungjawabannya. Jangan sampai karena Kondisi Luar Biasa atau darurat, akhirnya pertanggungjawaban pun ‘darurat’ juga,” ujar Antoni, saat menghadiri Rapat Koordinasi penanganan Covid-19, di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (2/4/2020).

Antoni menyatakan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 adalah wajib. Baik terkait belanja barang maupun kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan Covid-19.

“Buat SPJ-nya dan pertanggungjawabkan secara benar. Mulai dari kuitansi pembelian, penyaluran barang yang harus ada bukti penyalurannya, dan seterusnya,” kata dia.

Ia menambahkan, Dari Gugus Tugas Kabupaten khsususnya dari unsur kejaksaan dan inspektorat menyatakan kesiapan jika diperlukan untuk konsultasi penggunaan dana desa.

“Jangan sampai KLB selesai malah berurusan dengan aparat penegak hukum. Sistem nontunai pengelolaan dana desa yang sudah digunakan Kubu Raya pun akhirnya bisa tercoreng kalau ada penyalahgunaan,” tuturnya.(rio)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *