Dosen UI Sebut Usulan Pembebasan Koruptor Mengusik Rasa Keadilan

DR Ari Junaedi, Dosen UI dan Pengamat Komunikasi Politik. (Foto Pribadi)

JAKARTA, insidepontianak.com – Dosen Universitas Indonesia (UI), sekaligus pengamat komunikasi politik Dr Ari Junaedi menegaskan, rencana Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly ingin merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan terus mengundang polemik.

“Rencananya, Kemenkumham akan membebaskan narapidana termasuk untuk kasus korupsi yang telah menjalani masa hukuman dua per tiga masa pidana, dan berusia di atas 60 tahun,” kata Ari kepada Insidepontianak, Sabtu (4/4/2020).

Bacaan Lainnya

Terpidana seperti mantan Menteri Kesehatan era SBY Siti Fadhilah Supari, mantan Menteri Pertambangan era SBY Jero Wacik, mantan Menteri Agama era SBY Suryadharma Ali, mantan Ketua DPR Setya Novanto, dan mantan Ketua MK Patrialis Akbar memenuhi kriteria mendapat pembebasan.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi tetap menganggap, rencana pembebasan koruptor tidak layak dilakukan, karena mengusik rasa keadilan yang hakiki.

“Bayangkan mereka seenaknya merampok uang rakyat, hidup bermewah-mewahan dan potensi aset kekayaannya yang tidak ikut tersita masih ada, sangat menciderai rasa keadilan jika mereka dibebaskan,” kata Ari.

Alasan merebaknya pandemi virus corona dan tidak proporsionalnya daya tampung lembaga pemasyarakatan, harusnya tidak serta merta ikut meringankan hukuman koruptor. Harusnya Kemenkumham hanya membebaskan narapidana tindak pidana ringan, seperti kasus pencurian dan penipuan yang dilakukan karena alasan kemanusiaan.

“Saya berharap Presiden Jokowi terketuk rasa keadilannya dengan menolak revisi PP, khusus untuk koruptor,” ungkap Ari Junaedi.

Dalam amatan Ari, jika memang terpaksa akhirnya PP tetap direvisi dan narapidana tindak korupsi bisa bebas melenggang, hukuman sosial harusnya tetap diberlakukan kepada para pencoleng uang rakyat tersebut.

“Tempatkan mereka di garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran atau RS Persahabatan,” ujar Ari.

Pengalaman Siti Fadhila Supari sebagai dokter, tentu berguna untuk membantu penanganan pasien suspect Corona. Patrialis Akbar dan Setya Novanto serta Suryadharma Ali, bisa membantu di bagian pemulasaran jenazah pasien positif Corona. Jero Wacik bisa membantu di bagian administrasi pasien.

“Masak tidak malu dengan dokter Gunawan yang sudah berusia 80 tahun dan tidak pernah tersangkut tindak pidana, tetapi ikhlas membantu,” katanya.

Ari menegaskan, warga akan memberikan apresiasi dengan langkah kemanusiaan, jika para koruptor yang bebas masih punya arti di masyarakat, saat ini.

Ari mengaku pesimis, bila para mantan koruptor tersebut dikeluarkan, malah membuat gaduh Negara. Alasannya, mereka bisa berkomentar yang tidak produktif, karena merasa tetap tidak bersalah. “Efek jera dari hukuman dan aksi kemanusiaan, harus menjadi pertimbangan dari revisi PP tersebut,” kata penguji S3 di kampus Padjajaran Bandung tersebut. (IP/01)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *