DJP Beri Relaksasi Penyampaian Kelengkapan Dokumen SPT Pajak 2019

ilustrasi.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi keringanan penyampaian kelengkapan dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku 31 Desember 2019. Semula, wajib pajak diharuskan melengkapi laporan SPT pajak 2019 paling lambat tanggal 30 April 2020, kini diundur menjadi paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

Relaksasi itu diberikan seiring dengan penerapan sosial distancing, akibat pandemi Corona yang semakin merebak di Indonesia bahkan dunia. Karena itu, untuk wajib pajak badan SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa formulir 1771, beserta lampiran 1771 I–IV. Kemudian transkrip kutipan elemen laporan keuangan yang disampaikan sebagai pengganti sementara dokumen laporan keuangan.

Bacaan Lainnya

Lalu, bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha atau pekerja bebas, SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa, formulir 1770 dan lampiran 1770 I–IV, dan neraca menggunakan format sederhana dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.

Selanjutnya, penyampaian dokumen kelengkapan SPT tahunan berupa laporan keuangan lengkap dan berbagai dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 02/PJ/2019, paling lambat tanggal 30 Juni 2020, dilakukan dengan menggunakan formulir SPT pembetulan.

“Wajib pajak tidak dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan. Namun, jika ada kekurangan bayar dalam SPT tahunan yang disetorkan setelah 30 April 2020 tetap dikenakan sanksi bunga sebesar dua persen per bulan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, melalui rilis yang diterima insidepontianak.com, Minggu (19/4/2020).

Setiap wajib pajak yang ingin memanfaatkan relaksasi ini, harus menyampaikan pemberitahuan sebelum penyampaian SPT. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara online melalui www.pajak.go.id.

Fasilitas relaksasi tersebut, tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang menyatakan lebih bayar dan meminta restitusi dipercepat (pengembalian pendahuluan), atau oleh wajib pajak yang menyampaikan SPT setelah 30 April 2020.

“Kebijakan relaksasi ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 06 /PJ/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi Coronavirus Disease 2019,” terangnya.

Dengan relaksasi itu, diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dan, tidak menunda menyetorkan pajak yang terutang karena pajak yang dibayarkan sangat diperlukan oleh negara dalam penanganan wabah Covid-19. Selain itu, wajib pajak badan juga dapat memanfaatkan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020 dengan menggunakan tarif PPh yang lebih rendah (22 persen). (abdul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *