Kejati Buka Peluang Panggil Pihak Bank Kalbar dalam Kasus Kredit Fiktif Bengkayang

Kasi Penkum Kejati Kalbar, Pantja Edi Setiawan.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat membuka peluang pemanggilan kembali pihak Bank Kalbar sebagai saksi dalam kasus kredit fiktif Bank Kalbar cabang Kabupaten Bengkayang.

“Kemungkinan. Semuanya masih punya peluang, karena ini bukan akhir dari penyelidikan karena penyelidikan masih berproses,” kata Kasi Penkum Kajati Kalbar, Panja Edi Setiawan, Rabu (22/4/2020).

Bacaan Lainnya

Hingga saat ini, penyidik tindak pidana khusus Kejati masih bekerja. Sedikitnya sudah 53 saksi yang diperiksa, Februari lalu.

“Apakah ada pihak-pihak lain yang ikut membantu dan menerima sesuatu dari perkara ini masih diselidiki,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kejati telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus kredit fiktif Bank Kalbar cabang Kabupaten Bengkayang. Mereka adalah mantan Kabid Pembangunan Daerah Tertinggal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkayang, Murdianto (HM), yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain itu, mantan Kepala Cabang (Kacab) Bank Kalbar cabang Bengkayang, Muhammad Rajali (MR) yang ditahan sejak Senin (16/12/2019), dan staf Senior Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank Kalbar cabang Bengkayang, Selastio Ageng.

“Tiga tersangka pun sudah kita limpahkan ke pengadilan. Namun karena sedang mewabahnya Covid-19 kemungkinan penahanan mereka akan diperpanjang,” terangnya.

Kuasa Hukum Bank Kalbar, Hadi Suratman mengatakan proses pengajuan kredit dalam kasus tersebut sudah berjalan sesuai aturan.

“Yang jelas pada prinsipnya kita memberikan kredit sudah melalui prosedur dan ada prosesnya,” katanya.

Untuk itulah, pihaknya akan mengikuti prosedur hukum yang kini tengah berjalan di Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar.

“Kami akan mengikuti prosedur. Benar dan salahnya ada di pengadilan, bukan kapasitas kami,” tegasnya.

Dia pun menilai pemanggilan kepada Dirut Utama Bank Kalbar guna mengkonfirmasi masalah tersebut, dan siapa pun bisa diperiksa jika memang keterangannya diperlukan.

“Namun masalah benar salah kita akan lihat di pengadilan nanti,” pungkasnya.

Kasus tersebut berawal dari 32 perusahaan yang memperoleh kredit pengadaan barang dan jasa dari Bank Kalbar cabang Bengkayang berupa 74 paket pekerjaan.

Masing-masing perusahaan tersebut mengajukan kredit dengan bermodal jaminan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh HM. Gunarso mendapat satu SPK (Surat Perintah Kerja), sementara sisanya didapat Supriyatno.

“Sumber anggaran diklaim melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendesa PDTT Tahun Anggaran 2018. Namun DIPA tersebut ternyata fiktif,” ungkap Pantja.

Dalam SPK tersebut dicantumkan sumber anggaran proyek yaitu DIPA Kementerian PDTT Nomor 0689/060-01.2 01/29/2018. Namun pembayaran atau pengembalian uang kredit tidak bisa dilaksanakan karena proyek tersebut fiktif.

Keputusan pemberian fasilitas Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) tersebut tidak didasarkan pada analisa yang benar sesuai ketentuan, tidak dilakukan survei dan penelitian atas kebenaran objek jaminan berupa SPK dan DIPA, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8. 857.600.000. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *