Target Penerimaan DJP Kalbar Meningkat di Tengah Pandemi, Tapi Kepatuhan Pelaporan SPT Turun

ilustrasi lapor pajak online.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Target Penerimaan Kanwil DJP Kalimantan Barat tahun 2020 meningkat 24,52 persen dari realisasi penerimaan tahun 2019 menjadi sebesar Rp8,45 Triliun. Realisasi penerimaan sampai dengan 30 April 2020 sebesar Rp1,92 triliun atau 22,77 persen dari target penerimaan. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan bruto tahun 2020 sebesar 12,29 persen.

Jika melihat jenis penerimaan, PPh mencapai sebesar Rp1,003 triliun, PPN dan PPn BM Rp924,219 miliar, PBB Rp19,634 miliar, dan pajak lainnya Rp33,760 miliar. Dengan demikian, PPh mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan PPN dan PPn BM, PBB dan pajak lainnya mengalami pertumbuhan positif.

Bacaan Lainnya

Namun, jika melihat rasio kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bulan Januari sampai April 2020, terjadi penurunan dibanding tahun lalu. Tahun ini, persentasenya hanya 60,47 persen dari jumlah total 329.646 wajib pajak. Atau hanya sekitar 199.321 wajib pajak. Sedang tahun lalu jumlahnya mencapai 200.950 SPT.

Untuk SPT 1771 atau SPT tahunan PPh wajib pajak badan, pada 2019 SPT tahunan PPh yang diterima sebanyak 11.132 SPT, dan 2020 sebanyak 10.708 atau mengalami penurunan sebanyak 424 SPT (minus 3,81 persen). Sedang SPT tahunan PPh 1770/1770S/1770 SS atau SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, jumlah SPT yang diterima pada 2019 sebanyak 189.818 SPT dan, 2020 sebanyak 188.613 SPT atau mengalami penurunan sebanyak 1.205 SPT (pertumbuhan negatif sebesar 0,63 persen).

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Vadri Usman mengatakan, ada beberapa penyebab penurunan penerimaan SPT Tahunan. Pertama, penutupan pelayanan pajak tatap muka di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/KP2KP mulai dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 yang merupakan dampak dari Covid-19. Kedua, kurangnya pengetahuan dan kepercayaan diri wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan secara mandiri tanpa didampingi oleh petugas pajak. Terakhir, adanya kendala jaringan di beberapa daerah misalkan Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau dan beberapa Kabupaten lainnya.

Untuk mengatasi hal itu, pihaknya menerapkan beberapa strategi. Mulai dari bekerja sama dengan instansi dan pemberi kerja untuk pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi secara langsung terkait pelaporan SPT Tahunan khususnya SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan, sejak Januari sampai dengan penutupan Pelayanan Tatap Muka (16 Maret 2020), sampai mengirimkan SMS blast dan surat imbauan kepada wajib pajak untuk mengingatkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mengingatkan perangkat dan warga di kelurahan/desa terkait pelaporan SPT Tahunan,” katanya.

Selain itu, selama pandemi, DJP Kalbar juga mengadakan sosialisasi melalui kelas pajak secara online misalkan IG Live, Siaran Radio, kelas pajak melalui aplikasi zoom meeting. Terakhir, mereka juga memberikan layanan pendampingan SPT Tahunan melalui WhatsApp, telepon, SMS dan email.

“Kami optimis target Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan PPh pada Tahun 2020 akan tercapai dengan cara melakukan kembali beberapa strategi yaitu dengan mengirimkan SMS Blast, surat imbuan, dan menghubungi langsung Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban penyampaian SPT Tahunannya serta sosialisasi secara daring,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *