Kebebasan Pers Indonesia, Disandera Regulasi dan Impunitas Polisi

TUNTUTAN - Sejumlah jurnalis di Pontianak menyuarakan sejumlah tuntutan dalam aksi Hari Bebasan Pers Internasional tahun 2016 lalu. (AJI PONTIANAK)
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Hari Kebebasan Pers Dunia selalu dirayakan dalam kegamangan. Alih-alih sebuah pesta, nuansanya lebih pada semangat perlawanan. Bagaimana tidak, dari catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), terjadi 53 kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang 2019.

Rinciannya, 30 kasus dengan pelaku polisi, tujuh kasus dengan pelaku warga, dan enam kasus oleh organisasi masyarakat. Sedang tahun 2018 tercatat 64 kasus, dan tahun 2017 60 kasus.

Bacaan Lainnya

Walau lembaga pemantau Reporters Without Borders (RSF) mencatat Indeks Kebebasan Pers Indonesia naik ke posisi 119 pada 2020 dari posisi 124 pada tahun sebelumnya, tak membuat kondisi di lapangan baik-baik saja.

“Kalau pun indeks membaik, mungkin bukan karena di Indonesia lebih baik, tapi situasi di luar negeri yang lebih buruk. Contoh sederhana, ketika kita 124 Malaysia 123, sekarang saat kita 119, Malaysia 101, jauh di depan kita,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan dalam diskusi daring ‘Ethics and Freedom of the Press’ yang diselenggarakan Kedutaan Besar Amerika di akun Youtube mereka @atamericaa, Kamis (30/4/2020).

Kini, jurnalis Indonesia tidak hanya menerima ancaman lewat fisik, tapi juga regulasi ketika bekerja. Salah duanya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Di sana, masih tercantum pasal pencemaran nama baik yang bisa memenjara wartawan, atau setidaknya mengintimidasi kerja jurnalistik.

Dari aspek kebijakan dan tindakan, wartawan Indonesia rentan karena dua hal. Tingkat kekerasan terhadap wartawan yang masih tinggi, dan tradisi impunitas. Banyak kasus kekerasan terhadap wartawan tidak diusut tuntas.

“Jangankan wartawan dipukul, kematian wartawan dalam kasus Udin misalnya sampai sekarang tidak ketahuan siapa pelakunya,” katanya.

Di tahun lalu, lebih dari 10 kasus kekerasan terhadap wartawan terjadi ketika demo menolak hasil Pemilu di bulai Mei, dan RKUHP dan RUU KPK di bulan September. Di mana kata Abdul Manan, sebagian besar motifnya adalah polisi marah karena wartawan merekam aksi kekerasan polisi. Padahal, itu merupakan bentuk pelanggaran kepada warga sipil.

“Yang kita sedih, tidak ada satu pun yang diproses hukum terhadap kematian lima orang warga dalam demonstrasi tersebut,” katanya.

Hal ini menambah daftar panjang tradisi impunitas di kalangan penegak hukum. Dalam kondisi ini, harapan lahirnya kebijakan yang mendukung kebebasan pers pun seperti angin lalu. Sebab negara tak menjamin hak hidup yang merupakan hak dasar dengan tidak memproses hukum para pelakunya.

“Walau untuk kasus kekerasan terhadap wartawan di Makassar ada empat polisi yang jadi tersangka, sampai sekarang kita masih menunggu proses hukumnya. Itu akan jadi perseden bagus,” katanya.

Apa yang dijabarkan Abdul Manan, baru satu dari tiga bagian ketidakmungkinan lahirnya kebebasan pers menurut Federasi Jurnalis Internasional (IFJ). Selain iklim ketakutan, cita-cita kebebasan pers tidak akan muncul jika masih ada sistem yang korup dan kemiskinan, terutama di kalangan jurnalis.

Dalam sistem yang korup, negara digerakkan untuk kepentingan sesaat. Akibatnya, tidak akan ada regulasi-regulasi yang melindungi kebebasan pers.

“Misalnya sikap pemerintah dan DPR sekarang yang mempertahankan RKUHP yang kita anggap isinya pasal-pasal lama yang bisa memenjarakan wartawan,” sebutnya.

Perihal kemiskinan, profesionalisme yang jadi pondasi penting kebebasan pers tidak akan terjadi, ketika media terutama wartawan hidup dalam kondisi miskin atau, tidak sejahtera.

“Kalau gaji wartawan tidak cukup, dia tidak punya waktu banyak untuk berkonsentrasi menghasilkan karya jurnalistik yang baik. Konsentrasi akan terpecah antara membikin berita bagus, dan bagaimana ada makanan di atas meja, dan membayar uang sekolah anak,” jelasnya.

Padahal, kebebasan pers penting sebagai pemandu bagi publik, alarm bagi publik dan pemerintah, dan seruan atau ‘gonggongan’ ke penguasa. Jika merujuk pandemi yang tengah terjadi. Peran itu sudah dilakukan ketika pers menuliskan soal Corona di Wuhan akhir Januari hingga Februari.

“Sebenarnya itu sinyal awal yang seharusnya jadi kesadaran pemerintah untuk awas secara diri. Dan kita tahu pemerintah baru bersikap serius di pertengahan Maret,” katanya.

Di sisi lain, pers juga jadi penyangga penting ketika trias politica tidak berjalan. Misalnya saat ini, DPR yang memiliki fungsi pengawasan justru terlihat akrab dengan pemerintah. Di sinilah peran dari pers yang disebut-sebut sebagai pilar keempat demokrasi

“Menjaga independensi dari kekuasaan itu sangat penting, karena begitu dia tidak independen, dia akan berhenti menggonggong. Entah karena dia diberi iklan. Entah karena pengelolanya dekat dengan penguasa. Itu beberapa faktor yang menyebabkan media tidak lagi menggonggong. Itu yang kita sesalkan,” katanya.

Dijaga Kode Etik

Kerja jurnalistik tak hanya soal kebebasan pers. Tidak sedikit media yang akhirnya dilaporkan karena pelanggaran etik. Hingga April 2020, setidaknya 113 kasus masuk ke Dewan Pers. Di tahun sebelumnya, ada 626 kasus.

Jenis pelanggarannya terdiri dari laporan pencemaran nama baik, pemberitaan sepihak, penyebaran informasi yang sifatnya obrolan privat, pencampuran fakta dan opini, judul yang menghakimi, narasi pembunuhan karakter, penyiaran identitas pelaku kejahatan di bawah umur, pemerasan hingga pembunuhan karakter.

“Per tahun ada 500 kasus pelanggaran etik yang berakhir lewat mediasi,” kata anggota Dewan Pers, Asep Setiawan.

Sampai saat ini, Dewan Pers memperkirakan ada 47.000 media massa dengan 43.300 di antaranya merupakan media online. Dari jumlah itu, baru 15.000 wartawan yang terdaftar lewat uji kompetensi. Dalam hal ini, kebebasan pers dan kerja jurnalistik berlandaskan kode etik merupakan dua sisi yang tak bisa dipisahkan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *