Dilarang Melintas Perbatasan Kalbar, Minim Bantuan di Negeri Orang

PERIKSA - Petugas Dinas Kesehatan Kalbar memeriksa PMI yang baru dipulangkan dari Malaysia di Dinas Sosial Kalbar, Jumat (17/4/2020) malam. (BP3TKI Pontianak)
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Nasib ribuan Pekerja Mingran Indonesia (PMI) yang bertahan di Bintulu, Serawak, Malaysia, semakin terhimpit akibat pandemi Covid-19. Mereka terjebak di negara Jiran. Sudah tiga bulan tidak bekerja. Tidak ada pemasukan. Uang habis. Stok makanan menipis. Ingin pulang ke Indonesia, juga sudah tak bisa.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji sudah menyurati Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching. Untuk sementara waktu menahan PMI pulang ke indonesia lewat pintu PLBN Entikong, Aruk maupun Badau. Kecuali PMI asal Kalbar, mereka masih dibolehkan melintas.

Bacaan Lainnya

Kebijakan Gubernur itu merupakan buntut dari deportasi dan repatriasi besar-besaran oleh pemerintah Malaysia, di tengah pandemi Covid-19 melalui PLBN Entikong, sejak tiga bulan terakhir. Dikhawatirkan, mereka jadi penyebaran virus di Kalbar.

Namun, di sisi lain, imbas dari kebijakan Gubernur, juga berdampak buruk bagi ribuan PMI luar kalbar yang bertahan di Bintulu, Serawak, Malaysia. Mereka benar-benar luntang-lantung di negara orang tanpa kepastian.

“Nasib kami seperti itu lah. Mau nangis pun air mata sudah kering,” kata Miswandi, salah seorang PMI yang bekerja sebagai buruh bangunan di Bintulu saat dihubungi insidepontianak.com.

Miswandi ikut jadi relawan sosial sesama PMI di Bintulu yang dibentuk KJRI di Kuching.

Menurutnya, stok makanan semakin sulit. Sebanyak 5.000 paket sembako bantuan KJRI sudah habis dibagikan. Bantuan tahap dua sampai sekarang belum ada kejelasan.

“Saat ini, bantuan sembako yang ada hanya beras lima kilo per orang. Dimakan satu minggu habis,” katanya.

Dia menyebutkan, jumlah PMI di Bintulu berkisar 8.000 orang. Data itu di luar PMI buruh harian yang bekerja di pedalaman ladang sawit dan sawmill kayu.

Kondisi krisis yang dialami PMI di Bintulu, mulai dirasakan sejak tanggal 18 Maret 2020. Seiring dengan kebijakan pemerintah Malaysia menerapkan lockdown.

“Saat menyambut bulan puasa kemarin, kami patungan untuk beli makanan. Kita saling berbagi satu sama lain. Alhamdulilah kami semua di sini sehat,” ucapnya.

Saat ini, PMI yang bertahan di Bintulu, sangat membutuhkan bantuan sembako. Sebab, untuk pulang ke Indonesia juga sudah tidak memungkinkan. PLBN sudah ditutup. Tidak ada jalur lain untuk PMI pulang selain melewati PLBN Entikong.

“Ya kami di sini hanya pasrah sajalah. Tunggu kebijakan pemerintah, malah macam kebijakan Gubernur Kalbar, yang pulang malah mau dikembalikan ke Malaysia. Sedangkan di sini sudah kelaparan,” katanya.

Miswandi mengatakan, PMI yang bertahan di Bintulu sangat patuh dengan protokol yang dibuat pemerintah Malaysia. Tidak ada yang berani melanggar. Sebab, jika kedapatan keluar, sanksinya sangat berat.

“Kita semua di sini patuh undang-undang. Tidak seperti di Indonesia. Kita tidak berani keluar. Kalau ketahuan sekali melanggar, penjara dua tahun denda 1.000 Ringgit,” tutupnya.

Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan di Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak, Andi Kusuma Irfandi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Satgas, memantau kondisi kebutuhan PMI yang masih bertahan di Malaysia.

Dari Januari 2020 sampai tanggal 27 April 2020, BP3TKI mencatat, jumlah PMI dari Malaysia yang telah dievakuasi pulang ke Indonesia melalui PLBN Aruk, Entikong, dan Badau sebanyak 1.400 orang.

Mereka yang dipulangkan, sebagian besar berstatus deportan, karena tidak punya paspor dan visa kerja. Selain itu, ada pula PMI yang dipulangkan karena repatriasi.

“Mereka yang dideportasi karena sudah selesai masa tahanannya. Dan pemulangannya kebetulan saja saat pandemi,” ucapnya.

Karena itu, Andi memastikan, evakuasi PMI bermasalah di tengah pandemi merupakan momentum yang bertepatan saja waktunya.

Soal kebijakan Gubernur Kalbar yang melarang PMI dari luar Kalbar pulang lewat tiga PLBN dengan alasan mencegah penyebaran Covid-19, Andi mengatakan tetap ikut aturan tersebut.

“Kami anggota Satgas Penangan Pemulangan PMI bermasalah yang dibuat Gubernur Kalbar,” tutupnya.

Belum Terdata

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Yonny Tri Prayitno menyebutkan, pihaknya sudah menyalurkan bantuan sembako kepada 26.589 orang PMI di Serawak, Kuching, Malaysia dari tanggal 29 Maret sampai 3 Mei. Meski demikian, dia tak menampik masih ada PMI yang belum mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah.

“Kalau ada yang belum dapat, hanya ada dua masalah. Pertama, karena mereka belum mendaftar, atau melapor atau menunjukkan keberadaannya. Yang kedua, jangkauannya sulit atau wilayahnya sulit dijangkau jadi memakan waktu,” katanya.

Dia pun meminta PMI di Serawak, Malaysia yang belum mendapat bantuan sembako, agar segera melapor lewat relawan yang sudah dibentuk KJRI.

“Saya menyarankan bila mengetahui ada WNI yang belum terbagi sembako, dan memenuhi syarat untuk diberi, mohon disampaikan nama dan alamat tinggalnya. Atau, beri nomor kontak KJRI untuk melapor atau mendaftar,” pesannya.

Menurut Yony, dalam situasi pandemi seperti saat ini, KJRI telah meminta PMI yang bekerja di ladang-ladang, dan kilang-kilang perusahaan besar, agar sementara waktu bertahan, tidak mudik.

“Kami sudah surati, mengimbau mereka untuk tidak pulang dulu karena kondisi di daerah mereka di Indonesia,” katanya.

Namun bagi WNI yang bekerja di Sarawak dengan kontrak pendek, yang hanya menggunakan visa sosial, sudah banyak yang memilih pulang ke Indonesia.

“Terutama warga Kalbar. Karena perusahaan-perusahaan, kedai, dan restoran tempat mereka kerja di Sarawak tutup dan mereka sudah tidak digaji selama lockdown ini,” tutupnya.

Perkuat Data

Pendiri Migrant Care, Anis Hidayah mendesak Kementerian Luar Negeri melakukan pemetaan data PMI yang masih bertahan di Serawak, Malaysia secara rinci. Tujuannya agar mudah melakukan pelacakan. Sehingga tidak ada satu pun PMI yang luput dari bantuan pemerintah.

“Hasil pendataan PMI secara rinci, perlu menjadi pengetahuan publik, dan menjadi dasar kebijakan yang memastikan PMI ini, mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya. Mulai dari pangan, dan fasilitasi kepulangan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pencegahan penularan Covid-19,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *