Kemendikbud Diminta Terbitkan Kebijakan Khusus Pendidikan Vokasi

Ilustrasi
banner 468x60

JAKARTA, insidepontianak – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta menerbitkan kebijakan khusus untuk pendidikan vokasi seperti SMK. Hal ini guna menjaga kualitas pendidikan berbasis keahlian tersebut selama pandemi virus Corona (Covid-19).

“Proses belajar siswa SMK rata-rata berbasis praktik, maka tidak bisa hanya teori secara daring, makanya harus dipikirkan solusinya agar pembelajaran yang dilaksanakan tetap berkualitas di masa pandemi ini,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, dillansir dari Antara, Kamis (7/5/2020).

Bacaan Lainnya

Hetifah mengatakan ada sejumlah alasan yang membuat kebijakan khusus untuk pendidikan vokasi itu perlu segera diterbitkan. Salah satunya, karena belum adanya kepastian kapan Indonesia bisa bebas dari pandemi.

Kemudian, kata dia, siswa SMK memerlukan praktik untuk mendukung keterampilan sesuai program studi yang didalami, sehingga pendidikan yang dianut tidak hanya teori maupun belajar secara daring. Kemendikbud pun harus menyiapkan sejumlah skenario untuk para siswa SMK dengan berbagai jurusan yang diambil, termasuk memikirkan skenario bagi pendidikan vokasi lainnya.

Usulan ini juga disampaikan langung saat rapat panitia kerja (panja) Pendidikan Vokasi Komisi X DPR dengan eselon I Kemendikbud. Rapat dengar pendapat ini membahas mengenai keadaan pendidikan vokasi di Indonesia, termasuk arah kebijakan dan program vokasi Kemendikbud ke depan.

Dalam rapat itu Komisi X mendorong Balitbang dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kemendikbud melakukan penelitian khusus mengenai vokasi, untuk selanjutnya dijadikan dasar perumusan kebijakan. Kemendikbud juga diminta memasukkan substansi pendidikan vokasi ke dalam cetak biru pendidikan nasional.

Menurut Hetifah adanya dasar penelitian yang kuat menjadi sangat penting dalam proses perumusan kebijakan. “Mulai dari penentuan sektor prioritas, jumlah SMK yang akan dibangun, persebaran geografis, dan lainnya, semua harus ada justifikasi dan argumennya,” ucapnya.

Masuknya rencana pembangunan vokasi ke dalam cetak biru juga dinilai sangat penting. Ini demi menjamin keberlangsungan rencana tersebut secara jangka panjang.

“Jika tidak ada grand design yang memiliki kekuatan hukum, hal ini tentu akan sangat rentan tidak dijalankan di periode selanjutnya, karena potensi perubahan materi sangat terbuka,” tutur politikus Partai Golkar itu.(**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *