Ari Junaedi: Bansos Rawan ‘Ditunggangi’ Kampanye

Pengamat Komunikasi Politik, Ari Junaedi.
banner 468x60

JAKARTA, insidepontianak.com – Pengamat komunikasi politik, Ari Junaedi menilai panyaluran bantuan besar-besaran dari Pemerintah di masa pandemi Covid-19, rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Kasus terbaru adalah penempelan stiker Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani di kemasan hand sanitizer bantuan Kemensos. Walau tidak ada aturan yang dilanggar–karena belum masuk masa kampanye–tetapi persoalan ini terus mengundang polemik.

Ari yang lama jadi tenaga ahli Desk Pilkada Kemendagri melihat, kasus penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik tidak bisa dipandang enteng.

Bacaan Lainnya

“Ada trust yang diberikan Pemerintah yang disalahgunakan dan pembohongan publik terhadap warga penerima. Bayangkan untuk hand sanitizer saja bisa dimanipulasi, bagaimana dengan hal yang lain? Walau masa kampanye belum dimulai, saya berharap Bawaslu mencatat pelanggaran seperti ini karena dengan belum berakhirnya masa pandemi Covid-19, penyaluran bansos tahap-tahap selanjutnya masih rawan dengan manipulasi politik,” ujar Ari Junaedi, Jumat (8/5/2020).

Dari pengalaman intens terjun ke daerah-daerah selama Pilkada serentak 2017-2018 silam, Ari Junaedi melihat para petahana yang maju di kontestasi Pilkada berusaha memanfaatkan segala momentum bantuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah untuk warga dengan mengatasnamakan pribadi.

“Kasus Klaten harusnya menjadi warning bagi penyelenggara dan pengawas Pilkada untuk menutup celah-celah pelanggaran kampanye. Sangat tidak etis secara politik dan maladministrasi jika ada kepala daerah yang menunggangi bansos untuk kepentingan dan ambisi politik pribadinya,” katanya.

Dia mengibaratkan, kepala daerah yang seperti itu, sama saja dengan ikut naik bus umum tetapi ogah bayar karcis. Seharusnya penumpang seperti ini tidak cukup diminta putar balik, tetapi harus diturunkan dari bus dan diberi sanksi tegas.

“Jika Pilkada direncanakan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 maka bulan-bulan menjelang pencoblosan, panwas, LSM, media dan netizen harus pro aktif ikut mengawasi penyaluran bansos agar tepat sasaran. KPU harus ikut mengunci dalam peraturan KPU untuk tata cara pelaksanaan kampanye agar modus penyaluran bansos tidak disusupi dengan modus politik dari petahana,” jelas Ari Junaedi yang pembimbing disertasi di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran itu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *