Bandara Dibuka, Ratusan Penumpang Terbang dari Bandara Internasional Supadio

CELUP - Salah seorang penumpang tengah mencelupkan jarinya ke tinta usai tiba di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, kemarin. (DISHUB KALBAR)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sejak penerbangan dibuka kembali 9 Mei 2020 lalu, ratusan penumpang telah terbang dari Bandara Internasional Supadio Kubu Raya. Mereka yang berangkat, didominasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) luar Kalbar yang dipulangkan melalui PLBN Entikong namun tak bisa pulang ke kampung halaman lantaran moda transportasi ditutup pemerintah. Jumlahnya mencapai 115 orang.

“Di hari pertama dan kedua walau sudah dibuka, tidak ada penumpang. Senin baru ada empat orang kedatangan dan enam keberangkatan. Berikutnya banyak keberangkatan, sebagian besar merupakan TKI yang pulang ke kampung halaman, tentu mereka ini dengan syarat ketat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kalbar, Manto Saidi, Senin (11/5/2020).

Bacaan Lainnya

Penerbangan yang dibuka khusus untuk penumpang exemption fligh dengan syarat ketat. Penumpang harus hadir empat jam sebelum keberangkatan untuk pemeriksaan dokumen. Jika jumlah penumpang lebih banyak, atau mencapai ratusan, tentu kedatangan harus lebih awal. Mereka diperbolehkan berangkat jika dokumen lengkap.

“Kita mulai dengan verifikasi dokumen dulu, apabila dokumen lengkap, baru mereka bisa pemeriksaan clerence dari Kantor Karantina Kesehatan (KKP), setelah dapat dokumen KKP baru mereka boleh cek in, baru lah dapat boarding pass, per orang satu tahap diperkirakan 10 menit,” jelasnya.

Penerbangan ini, hanya dikhususkan untuk sejumlah penumpang. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4 Tahun 2020.

Syaratnya, pertama, perjalanan dinas lembaga pemerintah atau swasta, syaratnya identitas diri atau tanda pengenal yang sah seperti KTP dan SIM; surat tugas ditandatangani minimal oleh pejabat setingkat eselon II bagi Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri atau ditandatangani direksi/kepala kantor bagi pegawai perusahaan; surat pernyataan dengan materai dan diketahui Lurah/Kepala Desa, bagi non pegawai pemerintah atau swasta; hasil negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR, tes uji cepat, atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, atau klinik kesehatan; melaporkan perjalanan mulai dari jadwal keberangkatan, jadwal di daerah penugasanm serta waktu kepulangan.

Kedua, perjalanan pasien yang butuh pelayanan kesehatan darurat dengan syarat, identitas diri atau tanda pengenal yang sah seperti KTP dan SIM; surat rujukan dari rumah sakit untuk melakukan pengobatan di daerah lain; hasil negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR, tes uji cepat, atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, atau klinik kesehatan.

Ketiga, perjalanan orang yang anggota keluarga intinya meninggal dunia, syaratnya, identitas diri atau tanda pengenal yang sah seperti KTP dan SIM; surat keterangan kematian dari tempat almarhum atau almarhumah; hasil negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR, tes uji cepat, atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, atau klinik kesehatan.

Keempat, repatriasi pekerja migran, WNI, dan pelajar yang berada di luar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah, syaratnya, identitas diri atau tanda pengenal yang sah seperti KTP dan SIM; hasil negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR, tes uji cepat, atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, atau klinik kesehatan; surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau surat keterangan dari perwakilan RI di luar negeri (untuk pekerja migran atau WNI luar negeri); surat keterangan dari universitas atau sekolah masing-masing (untuk pelajar dan mahasiswa), dan; proses pemulangan harus dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan universitas.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *