Dewan Kalbar Ingatkan Ancaman Krisis Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

Anggota DPRD Kalbar, Sueb.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat, Suib mengingatkan pemerintah agar waspada terhadap potensi krisis pangan yang akan melanda. Seiring semakin meningkatnya kasus Covid-19 di negeri ini. Termasuk di Kalbar.

Kehawatiran politisi dari partai Hanura itu, karena melihat tiga aspek. Pertama, soal ketidakpastian sampai kapan ancaman corona berakhir, atau setidaknya mereda.

Bacaan Lainnya

Sepanjang tidak ada kejelasan, tentu saja aktivitas apapun akan terhalang. Termasuk dunia pertanian, bisa lumpuh. Tidak ada petani bercocok tanam.

“Di negara Tiongkok saja yang pertama kali mengalami peristiwa Covid-19 ini sampai sekarang belum mereda (kasusnya),” ujarnya, kemarin.

Akibat pandemi ini, menurut Suib, secara teori ekonomi, kebutuhan pangan global akan sangat terbatas. Sebab, saat ini semua negara butuh pangan.

Sedangkan aktivitas penguatan pangan dalam negeri pun terbatas. Jika pun ada, hanya sebatas pertukaran pangan, antar negara lewat proses ekspor dan impor.

Di sisi lain, dalam kondisi pandemi, kegiatan ekspor atau impor juga terbatas. Karena adanya pembatasan aktivitas di pintu masuk. Baik di pelabuhan, bandara ataupun di perbatasan.

Aspek kedua yang berpotensi membuat krisis pangan di masa pandemi adalah, setiap negara saat ini berebut memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya.

Tak terkecuali di Indonesia. Setiap provinsi, kabupaten atau kota, hari ini tentu berupaya memenuhi kebutuhan pangan masing-masing rakyatnya.

Sedangkan jumlah stok pangan yang dihasilkan petani lokal juga tak cukup. Di musim normal saja, beberapa jenis sembako masih harus impor.

Selanjutnya, faktor ketiga yang bisa memicu krisis pangan menurut Suib adalah, hasil tanam petani dalam situasi ini, tidak melimpah seperti pada saat situasi normal.

 

Hal itu disebabkan karena sarana penunjang alat pertanian untuk meningkatkan produksi pun tidak terpenuhi. Salah satunya, pupuk masih langka. Kemudian, anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, membuat petani  tidak bebas pergi ke sawah.

Oleh sebab itu, Suib meminta pemerintah segera menghitung langkah-langkah untuk mencegah potensi terjadinya krisis pangan dalam masa pandemi Covid-19.

Dia menyarankan, program APBD Perubahan dan APBD 2021 nanti, tidak boleh hanya fokus terhadap penanganan yang bersifat taktis dan instan. Apalagi yang tidak berdampak terhadap jangka panjang. Model itu harus dipangkas.

“Kebutuhan pangan lokal yang harus diperkuat. Agar keuangan daerah tidak habis begitu saja,” pesannya.

Karena itu, ke depan kata Sueb, sektor pertanian harus menjadi perhatian lebih, di dalam APBD Perubahaan 2020 maupun APBD murni, 2021. Supaya, petani kembali bergeliat bercocok tanam.

Selain itu, hasil pertanian petani lokal di desa-desa, mesti dibeli pemerintah lewat pengelolaan BUMDes. “Ini penting, untuk memperkuat sistem ekonomi petani kita,” ucap Suib.

Selanjutnya, pemerintah mesti menggalakkan program pemberdayaan petani untuk mengolah lahan-lahan tidur, lewat bantuan bibit-bibit tanaman, dan suplai pupuk.

“Bantuan pertanian, harus lebih besar, biar ada gairah untuk petani dan kelompoknya,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *