Penanganan Covid-19 Terganjal Prosedur Berbelit dan Ketidaksiapan Puskesmas

ilustrasi.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Provinsi Kalimantan Barat diprediksi tak akan siap menangani ledakan kasus Covid-19. Hal itu dapat dilihat dari lemahnya pelacakan dan lamanya kepastian hasil swab atau Polymerase Chain Reaction (PCR) didapat. Terlebih, jumlah tenaga kesehatan yang terpapar virus Corona pun semakin banyak.

Contoh nyata dialami oleh M (petugas kesehatan) ketika mendapat perawatan di ruang isolasi RSUD Soedarso, Pontianak. Dia dirawat sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di rumah sakit itu sejak 21 April 2020. M dirawat setelah hasil rapid test-nya reaktif dan memiliki penyakit penyerta, seperti asma. Ketika itu, dia juga mengalami demam. Namun hingga 11 Mei, hasil swab yang diambil tanggal 23 dan 24 April masih belum keluar. Dia merasa kondisinya sudah membaik. Asmanya pun jarang kambuh.

Bacaan Lainnya

Keluarganya diminta isolasi mandiri di rumah dan ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP). Mereka adalah suami, anak, ibu mertua, adik ipar dan ponakan M. Namun mereka tak kunjung ditangani Dinas Kesehatan Pontianak. Seharusnya, keluarga ini menjalani rapid test. Suaminya hanya dihubungi petugas Puskesmas Gang Sehat, Jalan Tani Makmur, Parit Tokaya, Pontianak Selatan, melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan kondisi terkini. Ketika ditanya, kapan dia dan keluarganya diperiksa, petugas hanya mengatakan menunggu Dinkes Pontianak.

“Akhirnya rapid test secara mandiri, hasilnya nonreaktif, kami juga sehat tanpa gejala apa pun,” kata Andre, suami M kepada insidepontianak.com.

Kabar dari Dinas Kesehatan Pontianak baru muncul tanggal 8 Mei 2020, atau 17 hari sejak dia diminta isolasi mandiri. Petugas itu menghubungi lewat WhatsApp dengan tujuan mendata dan melakukan pelacakan kontak dari keluarga pasien. Ketika ditanya mengapa baru sekarang, petugas beralasan baru menerima data pasien dari Dinas Kesehatan Kalbar, Jumat (8/5/2020) siang.

“Dari kemarin sudah pesimis dengan penanganan seperti ini,” katanya.

Terlebih ketika melihat sejumlah kasus positif lain di Kalbar yang hasil swabnya keluar. Setiap Gubernur Kalbar atau Kepala Dinas Kesehatan Kalbar mengumumkan perkembangan kasus, terutama kasus-kasus negatif, Andre selalu berharap yang keluar adalah hasil tes istrinya.

“Anehnya, di beberapa kasus, hasil swab bisa diketahui lebih cepat,” katanya.

Apalagi ketika kasus yang diumumkan, pengiriman sampelnya berdekatan dengan pengambilan sampel cairan istrinya. Seperti pengumuman dua kasus positif baru 10 Mei 2020 oleh Wali Kota Pontianak, sampel itu dikirim 23 April 2020 ke Balitbangkes Jakarta. Hasilnya baru keluar setelah 19 hari.

Padahal, ketika Laboratorium RS Untan dipastikan bisa memeriksa sampel pasien Covid-19 dengan metode Polymerase Chain Reaction pertengahan April lalu, Gubernur Sutarmidji mengatakan, Kalbar tak perlu lagi kirim sampel swab ke Jakarta. Hasilnya pun bisa diketahui dalam satu hari. Di mana dalam sehari, 30 sampai 70 sampel dapat diuji.

Buruknya pelacakan dan lamanya hasil swab keluar, tentu jadi catatan penting. Apalagi per 9 Mei 2020, ada 841 orang yang hasil rapid test reaktif di Kalbar. Saat itu, jumlah kasus positif Covid-19 sudah mencapai 120 orang. Di mana 24 di antaranya adalah tenaga medis.

Menariknya, total 18.120 rapid test telah didistribusikan ke 14 kabupaten/kota se Kalbar. Dari jumlah itu, masih ada 2.991 yang belum digunakan.

“Untuk daerah yang sedikit hasil reaktifnya, bukan berarti kasusnya sedikit, tetapi karena Dinas Kesehatannya tidak maksimal melakukan rapid test,” kata Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

Fakta ini diperparah dengan laporan peneliti Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU), bahwa sejak pengumuman kasus pertama Covid-19, Indonesia belum menampilkan kurva epidemi Covid-19 yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi. Kurva harian yang kerap kali jadi ajang klaim penurunan kasus oleh Pemerintah, tidak menggambarkan kasus keseluruhan.

Sebagaimana dikutip dari Theconversation.com, jumlah kasus konfirmasi tambahan tidak sama artinya dengan jumlah kasus baru. Salah satu faktor berpengaruh adalah, lamanya jarak waktu antara sampel diambil dengan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Contohnya dapat dilihat pada kasus pasien M yang hingga kini hasil swabnya belum keluar.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelayanan kesehatan Covid-19.

“Iya akan kita evaluasi. Harusnya (keluarga pasien M) rapid test,” katanya.

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), setiap ada seseorang yang dinyatakan reaktif hasil rapid test, selain isolasi diri, keluarganya dan siapa saja yang kontak erat dengannya, harus menjalani rapid test. Tes ini langsung dilakukan tanpa menunggu hasil swab keluar. Tes cepat atau rapid test adalah langkah awal penanganan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Rapid test berfungsi untuk menelusuri keluarga dan siapa saja, yang kontak erat dengan pasien konfirmasi.

“Jadi, baik keluarga atau siapa saja, yang pernah kontak dengan pasien konfirmasi itu dilakukan rapid test,” ungkapnya.

Di sisi lain, Handanu tak memungkiri, masalah utama dalam penanganan Covid-19 masih disebabkan lamanya hasil swab keluar. Hal ini menyebabkan segala antisipasi penyebaran Corona yang dilakukan Dinas Kesehatan terhambat. Dalam beberapa kasus, bahkan hasil tersebut butuh waktu sampai tiga pekan. Akhirnya, pasien dirawat lebih lama.

“Ada tenaga medis dia dirawat di rumah sakit tapi hasilnya belum keluar, apakah positif atau negatif, sehingga dalam tiga minggu itu dia tidak bisa kerja dan melayani pasien,” terangnya.

Hal senada dikatakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar, dr Rifka. Penanganan Covid-19, masih terkendala pemeriksaan swab yang prosesnya lama. Setiap hari hanya bisa periksa 30 sampel. Reagen yang jadi bagian uji sampel pun terbatas. Sedang sampel yang harus diperiksa jumlahnya banyak.

“Harapannya pemeriksaan swab dengan metode RT-PCR di Laboratorium Rumah Sakit Untan bisa dimaksimalkan,” katanya.

Perihal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson menjelaskan kemampuan uji PCR Laboratorium RS Untan hanya 30 sampel atau 15 pasien per hari. Pihak laboratorium memang ingin menaikkan kapasitas. Pasalnya, rata-rata setiap kabupaten kota di Kalbar mengirim 50 sampel per hari.

“Jadi kita menerima banyak sekali permintaan. Jadi kita bagi, ada yang dikirim ke Jakarta, dan untuk kasus-kasus yang memang harus kita dahulukan, dalam artian kasus riskan, itu kita periksa di Untan,” jawab Harisson enggan memperjelas kasus riskan yang dimaksud.

Biaya Perawatan Pasien

Meski biaya perawatan pasien Covid-19 ditanggung pemerintah, namun perawatan yang lama, otomatis bikin biaya membengkak. Handanu menjelaskan, kisaran biaya perawatan per orang antara Rp20-80 juta. Pasien Covid-19 yang tidak memiliki penyakit bawaan, biaya perawatan hingga sembuh diperkirakan Rp20-30 juta.

“Namun kalau dia pakai ventilator dan dirawat di ruang ICU standar ruang isolasi, maka biaya bisa mencapai Rp80 juta,” jelasnya.

Kendati demikian, besaran biaya perawatan itu juga dipengaruhi banyak faktor. Mulai dari obat-obatan yang diberikan, dan berat atau ringannya penyakit. Namun untuk pengadaan barang dan jasa percepatan penanganan Covid-19 saja, Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, sejak 27 Maret-5 Mei 2020, sudah mengeluarkan anggaran Rp3,2 Miliar.

Puluhan Tenaga Medis Positif Covid-19

Di Kota Pontianak, setidaknya hampir 50 tenaga medis yang harus istirahat sementara lantaran hasil rapid test mereka reaktif. Sebagian sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab dan dinyatakan negatif. Data dari Dinkes Kalbar, hingga 10 Mei 2020, sebanyak 24 tenaga kesehatan positif Covid-19. Mereka terdiri dari tujuh dokter spesialis, empat dokter umum, dan sisanya perawat.

Garda terakhir penanganan Covid-19 ini, tertular karena beberapa pasien tidak jujur. Selain itu, ada pula perilaku perawat yang tidak higienis mau pun faktor lain yang mempengaruhi itu. Kendati demikian, Handanu memastikan pelayanan kesehatan penanggulangan Covid-19 di Kota Pontianak tak terganggu. Sebab, masih ada 600 lebih tenaga medis, dari seluruhnya yang berjumlah hampir 700 orang di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Selain itu, Dinkes juga telah membuka pendaftaran relawan Covid-19 untuk penempatan di Rusunawa Jalan Nipah Kuning. Namun, ketakutan para medis terhadap Covid-19, diduga membuat minimnya pendaftar. Hingga kini, baru 20 orang yang bertugas di Rusunawa. Mereka terdiri dari perawat, tenaga konseling, dokter dan tenaga gizi.

Khusus perawat, yang dibutuhkan 30 orang, namun hanya tujuh perawat mendaftar. Sementara dokter yang dimiliki hanya satu, dan tak ada lagi yang mengajukan diri, padahal pendaftaran masih dibuka.

Para relawan tersebut sebenarnya tak bekerja gratis. Mereka diberikan insentif sesuai standar Kementerian Kesehatan.

“Insentif itu kita berikan per hari, tapi saya lupa berapa untuk dokter dan perawat dan lainnya. Intinya sama dengan apa yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Perawat Indonesia Nasional (PPNI) Kota Pontianak, M. Separia Russanto mengatakan sebagian besar yang ingin mendaftar jadi relawan tak mendapat izin orang tua mereka.

“Menurut info yang saya terima, hampir 70 persen mereka yang mendaftar untuk tenaga relawan perawat, tidak mendapatkan izin dari orang tua mereka,” katanya.

Dia pun memastikan sampai saat ini perawat siap diberdayakan. Namun dengan catatan, Alat Pelindung Diri (APD) dan prasarana perawatan memadai.

Selain perawat, Ketua IDI Kalbar, dr Rifka memastikan jumlah dokter di Kalbar masih cukup untuk menangani pasien Covid-19 yang sampai saat ini jumlahnya terus bertambah. Kalbar memiliki 1.640 orang dokter. Khusus dokter spesialis penyakit dalam berjumlah 48 orang dan, dokter spesialis paru sebanyak 12 orang.

“Seluruh dokter akan terlibat dalam penanganan pasien Covid-19. Karena, mereka berpraktik di Puskesmas, rumah sakit dan praktik mandiri,” katanya.

Akan tetapi melihat itu semua, penanganan Covid-19 di Kalbar, meski sudah berlangsung lebih dari dua bulan sejak kasus pertama diumumkan secara nasional, penanganannya masih jauh panggang dari api. Masalah utama penanganan Covid-19, masih berkutat dengan berbelitnya penanganan dan lamanya hasil swab keluar. Kondisi itu menyebabkan segala antisipasi penyebaran Corona yang dilakukan Dinas Kesehatan, menjadi terhambat. (abdul/andi)

 

Catatan: Klarifikasi Kepala Puskesmas Gang Sehat dapat dibaca di tautan berikut ini.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *