1,9 Juta Warga Kalbar Rasakan Subsidi Iuran BPJS Kesehatan

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pontianak, Adiwan Qodar.
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sebanyak 1,9 juta warga Kalbar di enam kabupaten wilayah kerja BPJS Kesehatan cabang Pontianak merasakan subsidi iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Enam kabupaten itu adalah Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Mempawah dan Pontianak.

Sedang jumlah warga tersebut merupakan 871.632 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN), dan 155.588 PBI Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 567.174 orang, Pekerja Bukan Penerima Upah sebanyak 283.227 orang, dan Bukan Pekerja sebanyak 39.188 jiwa.

Bacaan Lainnya

“Jumlah ini merupakan peserta kelas III yang diakomodir dalam Perpres 64 tahun 2020. Iuran peserta kelas III tidak mengalami kenaikan. Sebab pemerintah telah memberikan kontribusi berupa subsidi,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pontianak, Adiwan Qodar, Senin (18/5/2020).

Adiwan menjelaskan, jumlah peserta kelas III itu 71,61 persen dari 2.676.757 penduduk di enam kabupaten tersebut. Peserta mandiri di tahun 2020 ini, tetap bayar dengan tarif lama, sebesar Rp25.500. Karena, pemerintah lewat aturan baru ini memberikan subsidi lagi sebesar Rp16.500 per orang di luar kelompok miskin, dan tidak mampu yang sudah dibayarkan ful oleh pemerintah lewat PBI.

Dia pun menjelaskan, sejatinya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang iuran yang sedang ramai di perbincangan saat ini, merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7 Tahun 2020.

“Sebagaimana yang berkembang di masyarakat bahwa Perpres ini seolah-olah turunnya tidak tepat, kemudian tiba-tiba. Dan seolah dianggap melawan atau tidak sesuai dengan rekomendasi dari MA Nomor 7 Tahun 2020,” ujar Adiwan.

Perpres 64 Tahun 2020 ini memang memuat iuran yang mengalami penyesuaian untuk peserta kelas I dan kelas II. Kendati begitu, tetap terjadi penurunan. Sebab pada Perpres 75 tahun 2019, iuran peserta kelas I berjumlah Rp160.000 dan berubah menjadi Rp150.000. Sementara peserta kelas II semula Rp110.000, menjadi Rp100.000.

“Jadi yang diberatkan atau juga keberatan dari masyarakat yang kelas 1 dan II sudah mengalami perubahan yang lebih kecil dibanding Perpres 75,” jelas Adiwan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *