Akademisi Untan Nilai Vonis Gidot Penuhi Rasa Keadilan

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Hermansyah.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Hermansyah menilai putusan lima tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak terhadap Bupati Bengkayang nonaktif, Suryatman Gidot sudah memenuhi rasa keadilan. Sebab, putusan tersebut sudah di atas dua per tiga tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang semula menuntut terdakwa Gidot enam tahun penjara.

“Kalau putusan lima tahun dari tuntuan enam tahun, sudah lebih dari dua per tiga. Putusan ini, seakan-akan sudah dimenangkanlah oleh jaksa. Gitu loh,” kata Hermansyah, Selasa (19/5/2020).

Bacaan Lainnya

Dia menilai, majelis hakim telah berpihak kepada negara, memberikan putusan yang terbaik. Putusan sudah mengacu pada pertimbangan fakta di persidangan dan rasa keadilan masyarakat.

“Walaupun ekspektasi masyarakat terhadap hukuman koruptor maunya kan dihukum seberat-beratnya,” katanya.

Di luar itu, Hermansyah memberikan catatan khusus. Setidaknya, perkara korupsi yang menjerat Bupati Bengkayang dua periode itu, telah terbukti terjadi.

“Akhirnya ada suatu kepastian akibat perbuatan Suryatman Gidot melakukan tindak pidana itu bertentangan dengan aturan hukum,” ucapnya.

Soal wajar atau tidak hukuman lima tahun penjara terhadap Gidot, menurut Hermansyah, hal itu menjadi kewenangan hakim.

Dia menjelaskan, dalam pemberian hukuman, ada empat model yang biasa digunakan para hakim. Pertama, bisa saja hakim menjatuhkan putusan sesuai apa yang dituntut jaksa. Kedua, hakim memutus perkara pidana, di atas tuntutan jaksa.

“Itu boleh,” ujarnya.

Contoh putusan melebihi tuntuan jaksa yaitu, putusan Mahkamah Agung Hakim Hartijo Alkotsar, yang menghukum Angelina Sondakh dari tujuh tahun menjadi sembilan tahun.

“Nah itu, di atas tuntuan jaksa. Hal itu bisa saja dilakukan sepanjang batas maksimal putusan itu sesuai aturan perundang-undangan,” jelasnya.

Ketiga, pengadilan juga berwenang memutus bebas. Putusan bebas bisa saja diberikan hakim mana kala terdakwa tidak terbukti melakukan pidana, atau bukti-bukti perbuatannya tidak cukup.

“Atau perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Maka, oleh hakim bisa saja putusannya dibebaskan,” terangnya.

Keempat, hakim bisa saja memutus perkara pidana, di bawah tuntuan jaksa. Seperti putusan yang diberikan terhadap Suryatman Gidot.

“Kalau kita lihat empat karakter model putusan ini, kan kelihatannya putusan Suryatman Gidot merupakan putusan model keempat itu,” katanya.

Di dalam hukum peradilan tindak pidana korupsi, kata Hermansyah, jenis hukuman itu ada dua. Ada putusan batasan minimal dan putusan batasan maksimal.

“Itu dikenal dalam hukum pidana, straf minia dan straf maxsima. Jadi batasan hukum itu bergerak di batasan minumum dan maksimum. Jaksa menuntut enam tahun dalam perkara Gidot. Nah, hakim bebas dalam memberikan keputusan,” ucapnya.

Namnun memang, setiap putusan hakim, pasti ada konsekuensinya. Jika hakim memutus di bawah tuntutan jaksa, bisa saja menciderai rasa keadilan masyarakat. Apalagi, harapan masyarakat terhadap hukuman pelaku koruptor itu sangat tinggi.

“Hukuman berat untuk koruptor bisa kita pahami. Karena pelaku koruptor semakin jadi-jadi. Semua sektor hampir ada. Sehingga hak dasar warga negara hilang dirampas koruptor,” tutupnya.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *