Kadinsos Kalbar Bantah Penerima Bansos Covid Gunakan Data 2011

Kadinsos Kalbar, Yuline Marhaeni.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Yuline Marhaeni membantah tudingan yang menyebut data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat terdampak Covid-19 menggunakan data tahun 2011. Ia memastikan data penerima merupakan data baru.

“Tidak mungkin data lama. Ini data baru yang diminta Kemensos untuk bantuan Presiden sebesar Rp600 ribu kepada masyarakat terdampak Covid-19,” ujarnya kepada insidepontianak.com, Senin (1/6/2020).

Bacaan Lainnya

Yuline memastikan, pendataan untuk penerima bansos Covid tidak asal-asalan. Namun melalui proses verifikasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Data ini berisi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima bansos,” jelasnya.

Selanjutnya, data DTKSP tersebut akan dilakukan verifikasi melalui Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Kelurahan (Muskel).

“Musyawarah ini seharusnya dihadiri oleh seluruh aparat desa dan seluruh tokoh masyarakat, termasuk RT dan RW yang sangat paham mana warga mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial,” katanya.

Dari hasil Musdes dan Muskel inilah, yang akhirnya dijadikan data DTKS untuk penerima bansos Covid. Lalu, data tersebut diinput operator desa yang dibekali pemahaman Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

“Kalau ada yang nanya kenapa itu yang sudah mampu masih menerima bantuan, atau sebaliknya yang layak malah tidak dapat, berarti dipastikan data DTKS-nya tidak diperbarui,” terangnya.

Padahal, seharusnya mekanisme tersebut dilakukan Dinas Sosial Kabupaten dan Kota di Kalbar. Untuk itulah, Yuline meminta Dinas Sosial Kabupaten dan Kota proaktif memonitor dan memastikan penerima bansos untuk masyarakat tidak mampu tepat sasaran. Ia bahkan telah menyurati Dinsos memperbaiki data penerima yang kini masih ditemukan tidak tepat sasaran.

“Kami sudah menyurati dan selalu monitor tinggal yang melaksanakannya adalah Dinas Sosial Kab/Kota. Kita tidak saling menyalahkan satu sama lain, jika ada kerja sama koordinasi yang baik pasti bisa kita perbaiki bersama,” tuturnya.

Selain itu, dia berharap kerja sama dari desa dan masyarakat di wilayah masing-masing agar semuanya berjalan dengan baik. Pihak Desa diminta terus bekerja sama dengan operator memperbarui data masyarakat, sehingga tidak ditemukan yang meninggal dan pindah alamat masih terdata sebagai penerima bantuan. Jika ditemukan, hal tersebut bisa diganti kepada penerima yang layak.

“Kalau kami di Provinsi hanya bisa monitor saja. Yang tahu berhak tidaknya menerima bantuan adalah Dinsos Kab/Kota. Untuk itu, mereka harus proaktif bekerja sama dengan baik, supaya data tersebut bisa benar-benar valid,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPD RI asal Kalbar, Maria Goreti menemukan bansos Covid di beberapa desa di Kabupaten Bengkayang menggunakan data tahun 2011. Hal itu pun membuat penyaluran bantuan tersebut tidak merata dan tepat sasaran. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 Komentar

  1. Ibu ini boleh2 dalam menutupi kesalahan. Di desa saya itu ada orang yg sudah meninggal tahun 2017 tapi masih terdaftar namanya sebagai warga penerima bansos itu artinya apa? Kalau bukan data 2011 lalu data tahun berapa ya itu? Apa mungkin data 2021?

  2. Bu dikampung saya jg tdk tepat sasaran. Khususnya dusun benawa bakti.
    Contohnya yg bekerja sebagai pedagang kaki lima/ pedagang keliling, tdk mendapatkan bantuan, sedangkan pengahasilan utk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari situ dan tempat mereka berjualan sedang ditutup, apakah mereka harus mengikat perut selama pademik ini bu, 🙏🏻

  3. Memang penyalurannya tidak tepat sasaran di desa makkawing kecamatan balai nama orang yang sudah meninggal dapat bantuan, punya mobil dapat,, sedangkan lansia, orang tak mampu malah tak dapat ,,,