Dukung New Normal, Syarif Abdullah Sarankan Gubernur Sutarmidji Siapkan Regulasi

Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Syarif Abdullah Alkadrie.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie mendukung rencana Gubernur Kalimantan Barat memberlakukan tatanan baru atau new normal. Kendati demikian, wakil rakyat dapil Kalimantan Barat 1 itu mengigatkan agar kebijakan tersebut tidak diambil terburu-buru dengan lebih dahulu menyiapkan regulasi, agar penyelamatan kesehatan dan ekonomi dapat berjalan seiring.

“Saya kira pemberlakukan (new normal) perlu kita dukung. Namun, Pemerintah jangan gegabah, semuanya harus dipersiapkan dulu perangkat aturan sehingga regulasinya jelas antara upaya pencegahan dan kehidupan sosial ekonomi seiring,” ujarnya kepada insidepontianak.com, Selasa (2/6/2020).

Bacaan Lainnya

Ketua DPW Partai Nasdem Kalbar ini berharap, pemberlakuan new normal dapat membuat ekonomi masyarakat yang lesu jadi lebih baik. Akan tetapi tidak mengesampingkan aspek penyelamatan kesehatan masyarakat.

“Penyelamatan manusia tetap jadi prioritas utama, kita tidak ingin seperti negara lain seperti Equador dan Amerika. Kita juga menginginkan ekonomi tetap bangkit,” ungkapnya.

Tak dapat dipungkiri, pembatasan aktivitas masyarakat hampir tiga bulan ini telah berdampak luas pada sektor ekonomi yang semakin hari semakin lesu. Terjadi pengurangan tenaga kerja yang berpotensi menimbulkan masalah sosial yang baru di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itulah, langkah Gubernur memberlakukan new normal dirasa tepat dan harus didukung semua pihak. Apalagi belum diketahui kapan pandemi Covid-19 berakhir, karena faktanya vaksin belum juga ditemukan, dan masih meraba-raba.

Kendati sepakat dengan pemberlakukan new normal, dia mengigatkan agar kebijakan tersebut tetap dibarengi dengan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan.

“Jangan sampai ini dianggap normal seperti biasa saja. Sudah banyak contoh, seperti negara Korea Selatan yang baru dibuka meledak lagi kasus positif,” pesannya.

Untuk itulah, Pemerintah harus menyusun regulasi lebih dulu, sebelum melangkah pada kebijakan. Menurut Abdullah, masyarakat kini masih pada tataran takut pada hukum, dan belum patuh karena kesadaran.

“Jadi ada aturan dan tindakan tegas baru dia manut,” jelasnya.

Tak jauh-jauh menjadi contoh, misalnya kala diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah. Kebijakan itu pun tak didukung dengan kesadaran masyarakat mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.

“Kalau di pasar itu paling baru 30 persen yang menggunakan masker, 70 persennya belum pakai,” tuturnya.

Belum adanya kesadaran inilah, yang akhirnya membuat pencegahan penularan Covid-19 sulit dilakukan.

“Nantinya bagi mereka yang tidak menaati aturan harus diberikan sanksi, sama halnya dengan tidak membawa SIM dan tidak pakai helm,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga harus memastikan semua sarana pencegahan disiapkan, misalnya tempat cuci tangan dan hand sanitizer di tempat-tempat keramaian, masjid, dan tempat ibadah lain.

Pemerintah juga harus satu bahasa dan tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan. Selain itu, Pemerintah harus memperkuat pengawasan di pintu masuk Kalbar agar setiap orang yang masuk lebih dahulu dipastikan kesehatannya.

“Tentu semuanya harus dipersiapkan dulu, baru melangkah memberlakukan new normal,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *