Jawab Tuntutan Warga, Kades Punggur Kecil Persilakan Masyarakat Melapor Jika Bansos Covid Menyimpang

JAWAB - Kepala Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Adi Kusumajaya menjawab tuntutan warga desa yang mempertanyakan penyaluran bansos Covid di halaman Kantor Desa Punggur Kecil, Senin (8/6/2020). ANDI

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Kepala Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Adi Kusumajaya mempersilakan masyarakat melapor jika terdapat temuan dan indikasi penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19. Dia memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa sudah disalurkan kepada masyarakat sesuai ketentuan.

“Silakan saja laporkan apabila ada temuan, kami siap mempertanggungjawabkan apabila kami salah dalam proses dan aturan,” katanya, Senin (8/6/2020) sore.

Bacaan Lainnya

Adi mengatakan, dua hari lalu pihaknya sudah melakukan penyaluran tahap pertama Bantuan Langusng Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp731 juta kepada 271 rumah tangga masing-masing dengan jumlah Rp2,7 juta selama enam bulan.

“Tiga bulan pertama senilai Rp600 ribu, tiga bulan kedua Rp300 ribu, dengan total anggaran 731 juta,” jelasnya.

Dia memastikan 271 keluarga penerima bantuan tersebut melalui verifikasi yang dilakukan Pemdes bersama RT setempat. Pemdes pun tak sembarangan. Mereka membuat 14 kriteria penerima yang disusun sebagai tolak ukur layak atau tidaknya mendapat bantuan. Adapun kriteria tersebut meliputi nama, alamat, penghasilan, dan memastikan penerima BLT DD tersebut tidak menerima bantuan PKH dan pangan tunai dari Pemerintah Pusat.

“Kalau mereka dapat salah satunya maka tidak berhak,” jelasnya.

Selain itu, Pemdes juga memasukkan poin penilaian terkait luas lantai, jenis lantai, serta dinding rumah calon penerima. Tak hanya itu, fasilitas buang air besar calon penerima juga menjadi aspek yang dilihat, termasuk penerangan rumah tangga yang digunakan.

“Pakai listrik atau tidak mereka, bahan bakar rumah tangga pakai kompor atau gas, apakah dia mengkonsumsi daging dan susu selama satu bulan, apa sarana pengobatan yang digunakan, bagaimana pendidikan, serta aset, sampai ke handphone pun ditanyakan,” terangnya.

Kendati 14 kriteria itu menjadi tolak ukur, tak seluruh kriteria tersebut harus dipenuhi penerima. Asal mereka mendekati 14 kriteria tersebut, maka sudah dinilai berhak mendapat bantuan.

Selain itu, berkaitan dengan (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19, Pemdes mengaku tidak tahu darimana data penerima bantuan tersebut didapat. Pemdes Punggur Kecil tak dilibatkan dalam proses tersebut.

“Itu anehnya, kenapa data itu tidak nanya ke desa lagi, langsung ada namanya mereka hanya titip, Pak Kades silakan sampaikan kepada penerima namanya sudah ada,” tuturnya.

Dia pun memastikan Pemdes telah melakukan transparansi dalam penggunanan dana desa dengan mamasang banner di depan kantor desa. Jika diperlukan, pihaknya berjanji akan memperluas sampai ke dusun agar diketahui masyarakat.

Dia pun memastikan aset desa yang dipertanyakan masyarakat masih ada dan dikelola Pemdes.

“Ikan kita kelola buktinya ada, dan sapi juga ada, itu sudah lama kita laksanakan namun saat ini dikarenakan keuntungan belum memadai untuk memperlebar dan memperluas, itu yang ada saja kita kelola,” ungkap Adi.

Adapun anggaran pada aset desa tersebut berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan besaran Rp40 dan Rp50 juta.

“Ini aset Pemerintah Desa saja belum kita serahkan kepada masyarakat, ini aset dua tahun lalu,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya menggelar aksi damai di halaman Kantor Pemerintah Desa (Pemdes) Punggur Kecil, Senin (8/6/2020) sore. Mereka menuding penyaluran bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa untuk masyarakat terdampak Covid-19 tidak tepat sasaran. Pemdes pun dinilai tidak transparan dalam penggunaan anggaran Dana Desa.

Aksi yang digelar sekitar 14.30 WIB itu diawali beberapa pertanyaan massa kepada Kepala Desa Punggur Kecil, Adi Kusumajaya. Namun, aksi sempat memanas saat salah satu perwakilan massa memotong penjelasan yang disampaikan Kepala Desa. Beruntung aksi tersebut dapat diredam petugas keamanan yang berjaga di depan pintu masuk.

 

Catatan: Redaksi memohon maaf karena melakukan kesalahan dalam pemberitaan awal dengan menulis bantuan dari Dana Desa tersebut sebagai Bantuan Sosial Tunai (BST). Yang benar adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). BST merupakan bantuan yang keluarkan Kementerian Sosial. Terima kasih.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *