Keteladanan Sang Sultan Hamid II

Borneo Barat memiliki sejarah yang ‘hampir’ terlupakan atau sengaja untuk dilupakan tentang pernah terbentuknya Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) yang dipimpin oleh pencipta lambang Negara Garuda Pancasila yaitu Sultan Hamid II. Sosok yang selama ini dalam buku pelajaran sejarah diajarkan di sekolah-sekolah di seluruh Republik Indonesia dianggap sebagai salah satu ‘pemberontak’ bagi pemerintahan yang sah. Jika anak bangsa ini mulai melupakan dan meninggalkan buku-buku serta sudah terbuai oleh media komunikasi modern maka doktrin tentang Sang Sultan sebagai pemberontak akan tertanam mulus dan subur di kepala mereka.

Pelajar di republik ini jika ditanya siapa pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya maka hampir semua bisa menjawab dan tahu jawabannya yaitu Wage Rudolf Supratman, namun ketika ditanya siapa pencipta lambang Negara Garuda Pancasila maka semua akan ‘diam’ dan mungkin guru atau dosen hanya sebagian kecil yang tahu tentang sejarah lambang negara. Hal ini menjadi sangat miris dan memprihatinkan mengingat bahwa hampir semua surat resmi, gedung pemerintahan, gedung sekolah dan banyak tempat di republik dan belahan dunia ini memajang lambang Negara yaitu Garuda Pancasila. Lantas mengapa sebagian besar tidak mengetahui akan kebenaran sejarah tentang peran Sang Sultan untuk bangsa Indonesia?

Bacaan Lainnya

Mendengar kata BFO (Bijeenkomstvoor Federal Overleg) atau Badan Permusyawaratan Federal, di benak sebagian generasi muda bangsa ini akan mengatakan bahwa itu adalah negara boneka bentukan Belanda. Mengapa bisa secara otomatis mereka mengatakan seperti itu? Jawabannya itulah doktrin yang selama ini mereka dengar dari mulut-mulut pendidik mereka. Apakah mereka juga dikabarkan tentang sejarah Garuda Pancasila? Tentu itu tidak akan ada dalam buku sejarah karena menurut Prof. Dr. Diana Nomida (Guru Besar UNJ) sejarah memiliki dua jalur perjalanan: jika sejarah digunakan untuk kepentingan pendidikan maka kejujuran dan kebenaran akan hadir di sana, tapi jika sejarah digunakan untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan politik maka akan hadir banyak kebohongan di sana. Selama 74 tahun Indonesia merdeka sangat sedikit sekali praktisi, akademisi, media atau pemerintah mengangkat tentang keteladan Sang Sultan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sang Sultan dengan tangan dinginnya dan kemampuan diplomasi yang ulung dapat menjadi penengah dalam perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda. Melalui konferensi Inter-Indonesia sebagai langkah menyamakan persepsi antara Republik Indonesia dan BFO sehingga mampu membawa perundingan yang kita kenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan mendapatkan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda sehingga Indonesia memiliki wewenang dan kedaulatan penuh dalam menjalankan pemerintahan tanpa gangguan atau ancaman dari Belanda dan sekutunya.

Generasi muda tentu bertanya mengapa Sang Sultan sampai dipenjara, bukankah karena Sang Sultan dianggap ikut melakukan perbuatan makar? Lihat putusan Mahkamah Agung Indonesia terhadap kasus Sultan Hamid II tahun 1953 (buku Peristiwa Sultan Hamid II terbitan Persadja tahun 1955) dimana Mahkamah Agung Indonesia membebaskan terdakwa dari tuduhan “primair” (tuduhan pokok). Hal ini dijelaskan oleh Tim Usulan calon pahlawan nasional (2016) menyatakan bahwa “jelas dalam dakwaan primair (tuduhan pokok), terkait dengan aksi Westerling di Bandung.

Sultan Hamid II tak bersalah secara hukum dan membebaskan Sultan Hamid II dari tuduhan primer. Namun, vonis hukuman itu dijatuhkan atas ‘niat’ dan ‘persiapan’ melalukan kejahatan yang tidak sampai terjadi dilakukannya (dakwaan lebih subsidair lagi). Negara mengadili niat seseorang tanpa ada korban sekalipun. Secara logis, Sultan Hamid II tidak berada sebagai pelaku, namun sebagai korban, tentu atas kesewenang-wenangan penguasa”. Sejarah kelam dalam kasus ini mengubur dalam-dalam nama Sultan Hamid II sebagai pemersatu bangsa, sebagai pahlawan bangsa, dan sebagai pencipta lambang negara Garuda Pancasila.

Sang Sultan memberi teladan yang sangat elok bagi generasi bangsa, selain beliau adalah pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia, sebagai menteri negara, sebagai pencipta lambang negara Garuda Pancasila dan sebagai diplomat yang bertangan dingin sehingga Indonesia menjadi negara yang seutuhnya berdaulat setelah perjanjian di KMB. Sang Sultan setelah keluar sebagai tahanan politk tahun 1966 tidak pernah sedikit pun keluar pernyataan yang buruk terhadap pemerintahan yang dulu memenjarakannya dan tidak ada niat untuk menuntut hak-hak yang telah dirampas di masa lalu. Sang Sultan terus berjuang untuk membangun Indonesia dengan caranya sendiri melalui jalur yang berbeda.

Dalam pidatonya beliau mengatakan,“ …. Yang benderanya (Indonesia) akan berkibar dengan megahnya di seluruh dunia….. menjadi lambang kemerdekaan dan percintaan yang sesungguhnya”.

Sepintas sejarah dan perjuangan Sang Sultan di atas diharapkan mampu menjadi pecutan atau cambuk bagi generasi muda di Indonesia khususnya Kalimantan Barat untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bahwa untuk menjadi generasi yang tangguh maka hadapilah tantangan dengan kesungguhan dan kerja keras serta menanamkan nilai religius sebagai bangsa yang berideologi Pancasila.

Dan ingatlah selalu pesan dari Prof. Leirissa RZ, “Jangan lagi sejarah dimanfaatkan untuk kepentingan politik seperti di masa lalu. Kalau hitam, ditulis hitam. Jika putih, ditulis putih”. Sejarah adalah ilmu yang memelajari segala peristiwa di masa lampau dalam kehidupan manusia yang bisa dijadikan cermin bahkan acuan untuk melangkah ke depan.

 

Penulis:

Nurhadianto Pahmi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Barat cum dosen IKIP PGRI Pontianak. Kini terdaftar sebagai mahasiswa S3 Universitas Negeri Yogyakarta.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *