Ahli Epidemiologi Ingatkan Pemprov Kalbar Jamin Sistem Kesehatan Jelang New Normal

Ahli epidemiologi Poltekkes Kemenkes Pontianak, Malik Saepudin.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ahli epidemiologi Poltekkes Kemenkes Pontianak, Malik Saepudin mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalbar dan kabupaten kota menyiapkan sistem kesehatan memadai jelang penerapan new normal.

Pasalnya terus terjadi penambahan kasus dalam beberapa hari terakhir. Jumlahnya pun tak main-main. Hingga kini tercatat 245 kasus di Kalbar, dengan 138 sembuh dan empat meninggal. Apalagi tambahan baru merupakan kasus penularan antarwarga atau transmisi lokal.

Bacaan Lainnya

“Kenaikan ini akan berpengaruh pada salah satu parameter epidemiologi yaitu nilai Rt atau R effective, merupakan angka reproduksi yang terjadi setelah adanya intervensi yang dilakukan pemerintah provonsi/kota/kab di Kalimantan barat,” katanya.

Menurutnya, persentase keterjangkitan virus Corona (Rt) di Kalbar saat ini berada di angka 0,9 persen.

“Sudah < 1, dianggap telah memenuhi satu syarat penerapan new normal,” tuturnya.

Meski demikian, sejumlah ahli epidemiologi saat ini masih meragukan penerapan indikator tersebut sebagai dasar kebijakan new normal.

“Apalagi masih terjadi keterlambatan sebagain besar hasil pemeriksaan PCR,” ujarnya.

Karena itu, Saepudin menyarankan, pelaksanaan new normal benar-benar disiapkan. Pemerintah harus menjamin ketersediaan sistem kesehatan yang memadai dalam mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengarantina, dan meminimalkan risiko penularan terhadap orang dalam kondisi rentan.

“Hal ini penting sebagai evaluasi keberhasilan penerapan new normal nantinya,” ucapnya.

Dia menyebutkan, fakta dan data menunjukkan, pascapelonggaran sosial saat menjelang Idulfitri, mulai muncul dampaknya. Hal itu diketahui dari ditemukan kasus Orang Tanpa Gejala (OTG) pada klater RS Kota dan Labortorium RS Untan beberapa waktu lalu.

“Ini adalah cacatan penting tentang kesiapan tenaga kesehatan dalam sistem kesehatan yang baik di wilayah Kalbar,” ucapnya.

Jika kasus serupa masih terjadi, tentu saja ke depan, Pemrov Kalbar harus membuat langkah-langkah strategis. Di antaranya melakukan peninjauan ulang penerapan new normal.

Dia khawatir, sebagian masyarakat masih ada yang keliru mengartikan era new normal dan menganggap kehidupan sudah normal seperti sebelum pandemi. Sehingga masyarakat menganggap bebas beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker dan tidak menerapkan protokol kesehatan lainnya.

Jika kondisi itu terjadi, maka dikhawatirkan akan timbul gelombang ke-2 pandemi Covid-19 di Kalbar. Untuk mencegah potensi gelombang kedua itu, maka Pemprov perlu menerapkan peraturan yang lebih ketat terhadap masyarakat. Bila perlu, ada tindakan tegas untuk masyarakat yang tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan saat kebijakan new normal resmi diberlakukan.

Dia menjelaskan, new normal di masa pandemi menurut ahli epidemiologi, adalah penerapan norma baru dengan disiplin menerapkan pola hidup sehat yang lebih baik untuk memutuskan mata rantai penularan Covid.

Untuk memastikannya, Pemprov harus melakukan sejumlah langkah. Pertama, mempercepat penelusuran terhadap para warga yang tergabung dalam setiap klaster untuk memastikan bahwa para warga tersebut tidak terjangkit Covid-19.

Kedua, mengevaluasi pelaksanan berbagai protokol atau SOP kesehatan pada penerapan new normal. Bagi warga yang baru datang dari luar daerah, harus dikarantina mandiri atau di tempat yang telah disediakan Pemprov. Setiap protokol kesehatan pada penerapan new normal harus disosialisasikan secara luas.

Ketiga, melakukan penanganan Covid-19 dengan baik. Artinya penanganan tidak hanya berbasis pada titik kasus per kasus (klaster). Pelacakan kasus di wilayah Kontak Erat Tinggi (KERT) harus dilakukan dengan tahapan test, treatment, dan tracing (3T)

“Kecepatan dalam melakukan 3T itu menjadi kunci. Harus dilakukan tes yang akurat secara cepat, masif dan luas. Lalu dilakukan tracing kontak orang yang positif dan dilakukan penanganan lebih lanjut,” jelasnya.

Kelima, sistem pencatatan dan pelaporan data Covid-19 mesti dilakukan dengan baik dan dianalisis bersama tim ahli epidemiologi di Kalimantan Barat.

“Sehingga arah dan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 di Kalbar didasarkan pada data dan fakta akurat,” tutupnya. (abdul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *