Rapat Bansos Covid, Eksekutif dan Legislatif Kayong Utara Ricuh

SALING DORONG - Tangkapan layar dari aksi pukul meja dan saling dorong antara eksekutif dan legislatif di Kayong Utara di ruang rapat DPRD Kayong Utara, Selasa (9/10/2020). Keributan itu terekam dalam video berdurasi 02.24 menit yang beredar luas di media sosial.

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Rapat antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) Kayong Utara di ruang rapat Kantor DPRD Kayong Utara, Selasa (9/6/2020) berakhir ricuh. Aksi pukul meja hingga saling dorong tak terelakkan. Keributan itu terekam dalam video berdurasi 02.24 menit yang beredar luas. Dari informasi yang dihimpun, rapat itu membahas dana bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Pada video tersebut, tampak Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD), Mac Novianto; Kepala Desa Pangkalan Buton Anshari, dan beberapa anggota DPRD dari Komisi III.

Bacaan Lainnya

Hingga saat ini, baik Ketua DPRD Kayong Utara Sarnawi dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD), Mac Novianto yang hadir pada rapat tersebut belum dapat dikonfirmasi.

Satu di antara warga Kayong Utara, Abdul Rani prihatin dengan sikap eksekutif dan legislatif Kayong Utara yang tidak dapat memberikan contoh baik bagi masyarakat.

“Di mata masyarakat ini sungguh sangat memalukan antara lembaga eksekutif maupun legislatif tidak memberikan edukasi yang baik,” katanya, Rabu (10/6/2020).

Menurut tokoh pemekaran Kayong Utara ini, mestinya pejabat negara memberikan contoh tauladan. Bukan sebaliknya.

Dia pun meminta Bupati Kayong Utara mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki perilaku kurang baik. Dia pun mendesak pemerintah segera mencarikan solusi terbaik terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Bupati perlu mengevaluasi kinerja pejabat yang arogan seperti itu, audensi yang diadakan oleh Apdesi Kayong Utara mencari solusi terhadap penyaluran BLT DD yang diamanahkan oleh peraturan pemerintah. Di satu sisi pihak kepala desa didesak oleh masyarakat untuk segera menyalurkan bantuan tersebut, sementara Pemkab Kayong Utara tidak membantu kekurangan dana yang akan disalurkan oleh pemerintah desa,” terang Abdul Rani. (fauzi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *