Yayasan Sultan Hamid II Bantah Pernyataan Hendropriyono yang Sebut Sultan Hamid II Penghianat

Ketua Yayasan Sultan Hamid II, Anshari Dimyati. (ISTIMEWA)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pernyataan mantan kepala BIN, AM Hendropriyono yang menyebut Sultan Hamid II penghianat bangsa, praktis menyulut emosi sejumlah anak keturunan dan Yayasan Sultan Hamid II di Pontianak.

Ketua Yayasan Sultan Hamid II Pontianak, Ansari Damyati menegaskan, pernyataan Hendropriyono itu sangat menyinggung hati masyarakat Kalbar.

Bacaan Lainnya

“Kami kira, stamen atau opini yang dikeluarkan oleh Hendropriyono sangat tidak bijak dan tidak tepat,” katanya, Minggu (14/6/2020) malam.

Ansari menegaskan, Sultan Hamid II tidak terbukti melakukan makar. Meski, akhirinya dia dipenjara 10 tahun atas tuduhan berkomplot melakukan penyerangan bersama Angkatan Perang Ratu Adil yang digawangi Westerling di masa Revolusi Nasional Indonesia.

Hal itu didasari putusan dalam dakwaan primer, atas keterlibatan Sultan Hamid II terkait dengan penyerangan Angkatan Perang Ratu Adil itu. Angkatan Perang Ratu Adil sendiri merupakan milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia.

“Putusannya itu tidak terbukti. Jadi tidak ada body contact. Tidak ada tempur. Tidak ada tembak-menembak. Tidak ada kejadian peristiwa pidana apa pun,” katanya.

Namun, peristiwa itu kemudian terus dipolitisasi. Sutan Hamid II yang dituduh berkomplot dengan Westerling kemudian digiring ke peradilan politik.

“Tetapi, dakwaan terhadap tuntuan peristiwa tersebut, telah dianulir secara hukum dan secara ilmiah. Dalam tesis saya, saya sudah membuktikan dan menganulir Sultan Hamid II tidak terbukti makar dan tidak terlibat Westerling,” tambahnya.

Justru fakta sebenarnya, Sultan Hamid II dinilai sangat berjasa terhadap bangsa ini. Karyanya sebagai pencipta lambang negara telah menjadi legasi. Akan terus dipakai sepanjang masa.

“Finalisasi itu juga dibuktikan oleh tesis Turiman Faturrahman, bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. Itu fakta,” katanya.

Tesis itu kata Anshari telah melewati basis ujian yang teruji dari para guru besar di Universitas Indonesia. Sebagai pencipta lambang negara, Sultan Hamid II telah diusulkan agar mendapat gelar kepahlawanan. Namun usulan itu selalu dijegal.

Perjuangan mengajukan nama Sutan Hamid II sebagai pahlawan nasional telah dilakukan sejak empat tahun lalu. Namun, sampai sekarang belum disetujui. Padahal segala persyaratan sudah dipenuhi. Mulai dari kajian ilmiiah, seminar, hingga persyaratan administrasi sudah disampaikan ke Kementerian Sosial.

“Dengan data yang kami miliki pada saat itu, dua troli kami bawa ke Kemensos atas komunikasi dengan ibu Khofifah yang saat itu menjabat sebagai menteri sosial,” ujarnya.

Khofifah saat itu sudah memberi lampu hijau. Usulan pengajuan gelar kepahlawanan Sultan Hamid II telah diberikan. Sebab, Kalbar belum punya tokoh pahlawan yang diakui.

“Beliau katakan, silakan ajukan Sultan Hamid II ini sebagai pahlawan nasional,” katanya.

Namun, usulan pertama di tahun 2016 gagal. Syarat adminsitrasinya dianggap kurang. Tahun 2017 usulan kembali dilakukan. Supaya gol, konsilidasi juga dilakukan bersama DPR-RI.

“2017 kami ajukan lagi. Kami coba sosialisasikan lagi Undang-undang Lambang Negara dan seterusnya,” katanya.

Usulan di tahun 2017, ada respon yang baik. Syarat administrasinya sudah dinyatakan lengkap oleh Kementerian Sosial. Namun di tahun berikutnya kembali tidak ada tindak lanjut.

“Sampai 2019 tidak ada kabar. Akhirnya kami baru mengetahui ada surat dari Kemensos, bahwa usulan calon pahlawan nasional tersebut ditolak,” bebernya.

Alasan penolakanya karena, Sultan Hamid II masih dianggap terlibat Westerling. Kemudian Sultan Hamid II masih diragukan sebagai perancang lambang negara secara tunggal.

“Kita nyatakan, bahwa faktanya adalah ada masukan dari Soekarno, dari KH Dewantara, dan lain-lain,” katanya.

Artinya, mereka memberi masukan dalam proses pematangan atau penyempurnaan lambang negara itu. Namun, perancang tetaplah satu. Yaitu, Sultan Hamid II.

“Itu fakta,” ujarnya.

Ansari pun menegaskan, tuduhan Hendropriyono yang menyebutkan ada upaya politisasi sejarah bangsa di balik pengajuan nama Sultan Hamid II sebagai pahlawan bangsa, itu tidak benar.

“Selama ini, kami tidak pernah melakukan upaya politisasi sejarah bangsa. Yang kami lakukan adalah meluruskan sejarah bangsa Indonesia. Mana yang kusut, mana yang mata rantainya tidak ketemu, putus, itu kami luruskan,” tegasnya.

Usulan pengajuan gelar kepahlawanan untuk Sultan Hamid II lahir berdasarkan fakta yang diungkap secara penelitian. Mestinya kata Ansari fakta-fakta ilmiah itu harus diakui.

“Faktanya, Sultan Hamid adalah perancang lambang negara. Itu kita buktikan. Sudah diakui oleh semuanya. Itu membuktikan bahwa rasa nasionalisme Sultan Hamid begitu besar. Perbuatan beliau membuktikan beliau adalah pejuang Indonesia,” tutupnya. (abdul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *