Yayasan Sultan Hamid II Belum Tentukan Langkah Hukum untuk Ucapan AM Hendropriyono

TUNJUKKAN - Ketua Yayasan Sultan Hamid II dan sejumlah politisi Kalbar menunjukkan buku yang mengungkapkan perjalanan dan kisah Sultan Hamid II dalam sejarah Indonesia usai konferensi pers pernyataan yayasan terhadap pernyataan AM Hendropriyono di Sari Bento, Pontianak, Minggu (14/6/2020) malam. ANDI RIDWANSYAH

PONTIANAK, insidepontianak.com – Yayasan Sultan Hamid II belum mengambil langkah hukum atas pernyataan mantan kepala Badan Intelejen Negera (BIN) AM Hendropriyono yang menyebut Sultan Hamid II penghianat Bangsa. Yayasan masih akan berdiskusi, dan akan melakukan bantahan melalui video dan tulisan.

“Soal pernyataan penghianat bangsa kita sudah melakukan klarifikasi dan akan melakukan bantahan melalui vidio juga nanti dan tulisan-tulisan. Kemudian akan didiskusikan lebih lanjut untuk langkah hukumnya,” kata Ketua Yayasan Sultan Hamid II Ansari Dimyanti, kemarin.

Bacaan Lainnya

Ansari pun memastikan secara verbal AM Hendropriyono tidak menyebutkan Arab sebagai penghianat. Yang ada hanya judul dari konten kanal YouTube Agama Akal TV.

Ansari menegaskan, tuduhan Hendropriyono yang menyebutkan ada upaya politisasi sejarah bangsa di balik pengajuan nama Sultan Hamid II sebagai pahlawan bangsa, itu tidak benar.

“Selama ini, kami tidak pernah melakukan upaya politisasi sejarah bangsa. Yang kami lakukan adalah meluruskan sejarah bangsa Indonesia. Mana yang kusut, mana yang mata rantainya tidak ketemu, putus, itu kami luruskan,” tegasnya.

Usulan pengajuan gelar kepahlawanan untuk Sultan Hamid II lahir berdasarkan fakta yang diungkap secara penelitian. Mestinya kata Ansari, fakta-fakta ilmiah itu harus diakui.

“Faktanya, Sultan Hamid adalah perancang lambang negara. Itu kita buktikan. Sudah diakui oleh semuanya. Itu membuktikan bahwa rasa nasionalisme Sultan Hamid begitu besar. Perbuatan beliau membuktikan beliau adalah pejuang Indonesia,” tutupnya.

Sebelumnya beredar video berdurasi 06.13 menit yang menampilkan Hendropriyono berbicara tentang Sultan Hamid II. Video tersebut diunggah oleh Agama Akal TV dengan judul “Pengkhianat, kok diangkat jadi pahlawan? Part 1 AM Hendropriyono”.

Dalam video tersebut Hendropriyono menyebutkan alasan mengapa Sultan Hamid II tidak layak dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Dia menyebut Sultan Hamid II bukan pejuang tapi penghianat bangsa.

“Tiap tahun kan ada pengusulan untuk menjadi pahlawan nasional, pada peringatan 17 Agustus, hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Akhir-akhir ini kan gencar sekali saya menerima WhatsApp, saya kira ini viral ya di media sosial tentang pengusulan Sultan Hamid II dari Pontianak sebagai pahlawan nasional,” kata Hendropriyono.

“Saya ingatkan kepada generasi penerus bangsa, para kaum muda, jangan sampai tersesat dengan suatu usaha politisasi sejarah bangsa kita. Karena Sultan Hamid II Alkadrie ini bukannya pejuang bangsa Indonesia,” jelas Hendropriyono.

Hendropriyono menjelaskan, definisi pahlawan nasional adalah orang yang merebut dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sementara Sultan Hamid II dinilainya tidak masuk kategori tersebut.

“Dia sama sekali bukan itu, dia justru adalah tentara KNIL (tentara Belanda di Indonesia) yang pro ke Belanda. Jadi tidak pro ke Indonesia. Dia bahkan pernah ditugaskan untuk memerangi kita (Indonesia),” papar Hendropriyono.

“Dia dulu tahun 1949 ketika Indonesia berdasarkan KMB menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1950 rakyat menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, dia tidak happy. Dia tidak senang. Dia tetap ingin menjadi federalis, dia ingin tetap menjadi Sultan Pontianak,” ungkapnya.

Selain itu, Hendropriyono menyebut Sultan Hamid II pun telah berkompot dengan Westerling.

“Nah dia ketika ada petualangan seorang bekas kapten KNIL yang bernama Reymon Westerling dia berkomplot sama Westerling dan sering ketemu di Hotel Des Indes. Itu tempat bertemunya Sultan Hamid II berkali-kali dengan Kapten Westerling Belanda,” tutupnya.

Pernyataan mantan kepala BIN ini tentu saja menyulut emosi dari sejumlah keturunan dan Yayasan Sultan Hamid II. Sabtu (13/6/2020) Pangeran Sri Negara Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat, Syarif Mahmud, melaporkan Hendropriyono ke Mapolda Kalbar. Sementara Yayasan Sultan Hamid II yang terus berjuang mengajukan nama Sultan Hamid II sebagai Pahlawan Nasional juga melakukan bantahan kepada media, Minggu (14/6/2020). Mereka menilai pernyataan Hendropriyono sangat menyinggung perasaan masyarakat Kalbar.

“Kami kira, stamen atau opini yang dikeluarkan oleh Hendropriyono sangat tidak bijak dan tidak tepat,” katanya.

Ansari menegaskan, Sultan Hamid II tidak terbukti melakukan makar. Meski, akhirinya dia dipenjara 10 tahun atas tuduhan berkomplot melakukan penyerangan bersama Angkatan Perang Ratu Adil yang digawangi Westerling di masa Revolusi Nasional Indonesia.

Hal itu didasari dari putusan dalam dakwaan primer, atas keterlibatan Sultan Hamid II terkait dengan penyerangan Angkatan Perang Ratu Adil itu.

Angkatan Perang Ratu Adil sendiri merupakan milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia.

“Putusannya itu tidak terbukti. Jadi tidak ada body contact. Tidak ada tempur. Tidak ada tembak menembak. Tidak ada kejadian peristiwa pidana apa pun,” katanya.

Namun, peristiwa itu kemudian terus dipolitisasi. Sutan Hamid II yang dituduh berkomplot dengan Westerling kemudian digiring ke peradilan politik.

“Tetapi, dakwaan terhadap tuntuan peristiwa tersebut, telah dianulir secara hukum dan secara ilmiah. Dalam tesis saya, saya sudah membuktikan dan menganulir Sultan Hamid II tidak terbukti makar dan tidak terlibat Westerling,” tambahnya.

Justru fakta sebenarnya, Sultan Hamid II dinilai sangat berjasa terhadap bangsa ini. Karyanya sebagai pencipta lambang negara telah menjadi legasi. Akan terus dipakai sepanjang masa.

“Finalisasi itu juga dibuktikan oleh tesis Turiman Faturrahman, bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. Itu fakta,” katanya.

Tesis itu kata Anshari telah melewati basis ujian yang teruji dari para guru besar di Universitas Indonesia. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *