Menteri PANRB Tjahjo Kumolo Tegaskan Birokrasi Harus Adaptif Pasca-Pandemi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. (Foto PANRB)

JAKARTA, insidepontianak.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, ada langkah penting harus dilakukan untuk menciptakan aparatur sipil negara (ASN) yang unggul pasca-pandemi.

Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) menunjukkan tentang perlunya keluar dari rutinitas bagi para penyelenggara negara, serta menerapkan pola serta cara baru yang lebih adaptif. Hal itu relevan dengan pesan Presiden RI Joko Widodo pada awal terpilihnya di periode kedua. Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya perubahan birokrasi agar memiliki kemampuan adaptasi dengan berbagai kondisi, termasuk pandemi.

Bacaan Lainnya

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo mengatakan, “Langkah penting itu untuk menciptakan aparatur sipil negara (ASN) yang unggul pasca-pandemi,” kata Menteri Tjahjo pada seminar daring yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kamis (25/6/2020).

Pertama, merumuskan manajemen ASN di era tatanan normal baru yang lebih menekankan pada sistem digital. ASN akan banyak bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ASN juga dapat bekerja di berbagai lokasi, dan waktu, dengan dokumen-dokumen berbentuk digital.

Kedua, mengubah sistem perencanaan dan pengadaan ASN, baik PNS atau pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rekrutmen ASN kedepannya, harus mencakup kebutuhan ASN untuk membangun digital government, ASN yang memiliki literasi teknologi informasi, serta penguatan kompetensi sesuai perkembangan organisasi.

Langkah berikutnya, mengubah sistem pengembangan pegawai. Mengiringi perkembangan dunia digital, sistem pendidikan bagi ASN juga harus beradaptasi.

“Apakah harus ada di dalam kelas, dilakukan online, magang, atau pembelajaran langsung ke di tempat kerja,” ujar  Tjahjo.

Pemerintah juga bakal menerapkan manajemen talenta. Melalui manajemen talenta, sejak awal rekrutmen potensi pegawai akan terus dimonitor. Mereka diberikan pengembangan, penugasan yang menantang, penugasan magang, dan tugas kepemimpinan. Dengan begitu, akan mendapatkan informasi tentang potensi yang bisa dimanfaatkan bagi perkembangan organisasi.

Di masa depan, sistem kerja ASN juga akan lebih fleksibel. Terbukti saat pandemi Covid-19 menerpa Indonesia, sejumlah jabatan sudah bisa melaksanakan tugasnya tidak dari kantor. ASN unggul, ungkap Menteri Tjahjo, perlu didukung sistem kerja yang mendorong potensi terbaik setiap individu. “Karena itu, pemerintah juga harus mengembangkan sistem kerja yang fleksibel,” imbuh Menteri Tjahjo.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga akan dikuatkan pada sistem kerja pemerintahan. Seluruh lini pemerintahan dari pusat hingga daerah memerlukan aplikasi layanan administrasi berbasis elektronik, seperti e-offiice, sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta sistem informasi kepegawai, dan lain sebagainya.

Menteri Tjahjo menegaskan, pemerintah juga mendorong seluruh ASN untuk terus belajar, tidak hanya secara individu tetapi juga dalam kelompok di unit kerja. “Dengan demikian, ASN memiliki kemampuan unggul untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan melakukan inovasi-inovasi pemerintahan,” imbuhnya.

Dalam webinar tersebut, Kepala LAN, Adi Suryanto mengungkapkan, LAN terus berupaya mengembangkan kebijakan serta mekanisme pengembangan ASN. Di tingkat daerah, ia juga mendorong tumbuhnya inovasi pelayanan publik.

Adi mengatakan, LAN mewajibkan pejabat pemerintahan memiliki inovasi. “ASN harus memiliki inovasi yang bersifat kebaruan dan percepatan pelayanan,” ungkapnya. (ril)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *