Ternyata Hutan Untan, Kodam XII/Tpr Tolak Hibah Tanah di Segedong

Kapendam XII Tanjungpura, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe.

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Kodam XII Tanjungpura memastikan telah menolak hibah tanah dari Endang Kusnadi seluas 60 hektar yang berlokasi di Dusun Sungai Kenak, Desa Peniti Dalam II, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah.

Hal tersebut dilakukan pascamendapatkan jawaban dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah III, yang isinya tanah tersebut berada di areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Universitas Tanjungpura.

Bacaan Lainnya

“Tanggal 17 Juni 2020 Kodam XII/Tpr telah mengirimkan surat kepada Endang Kusnadi, yang isinya menolak dan tidak dapat menerima hibah lahan dikarenakan tanah tersebut tidak memenuhi standar kelaikan secara fisik dan administrasi,” ujar Kapendam XII Tanjungpura, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe dalam rilis yang diterima insidepontianak.com, kemarin.

Penegasan tersebut untuk menampik beredarnya informasi bahwa Endang Kusnadi telah menghibahkan lahan miliknya kepada Kodam XII/Tpr.

Kapendam mengatakan, rencana Endang memberikan hibah tanah seluas 60 hektar melalui personel Kodam XII/Tpr tetap akan berpedoman pada Kep Kasad Nomor Kep/639/VII/2018 tentang Hibah Barang dan/atau Jasa di Lingkungan TNI AD.

“Dalam penerimaan hibah barang atau jasa sudah ada aturan untuk kami pedomani,” ujarnya.

Oleh karena itulah, sebelum dilakukan penerimaan hibah, pihaknya lebih dulu memastikan status lahan dengan membentuk Tim Pengkaji. Tim itu, berfungsi mengecek kualitas, kuantitas, dan kelayakan materiil hibah dengan kebutuhan organisasi.

Pada 14 Mei, tim pengkaji yang berjumlah 30 personel dan dipimpin Letkol Czi. Yudho (Pabandya Slogdam XII/Tpr) melakukan survei ke lokasi untuk melihat kondisi riil di lapangan.

Tanggal 27 Mei 2020, Kodam XII/Tpr mengirimkan surat kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) III terkait permintaan informasi status lahan/tanah di Segedong, Kabupaten Mempawah sebagai bahan dari proses pengkajian. Jawaban dari surat tersebut didapatkan Kodam pada tanggal 12 Juni 2020.

“Kami menerima jawaban dari BPKH wilayah III yang isinya tanah tersebut berada di areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Untan,” ungkapnya.

Dengan dasar surat BPKH dan hasil survei yang dilakukan Tim Pengkaji bahwa lahan tersebut tidak layak digunakan sebagai Pangkalan karena kondisi lahan 100 persen adalah lahan gambut, maka secara tertulis pada tanggal 17 Juni Kodam telah menolak hibah.

Sementara itu, berkaitan dengan kegiatan illegal logging di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Untan, kini telah dilakukan tindakan hukum oleh tim gabungan yang terdiri dari Korem 121/Abw, Kodim 1201/Mpw, SPORC, Gakkum KLHK, Polres Mempawah, Dinas LHK Kalbar, KPH Mempawah dan Fakultas Kehutanan Untan pada tanggal 24 Juni lalu.

“Tim gabungan berhasil mengamankan sebanyak 10 (sepuluh) orang oknum masyarakat pelaku illegal logging yang kini dan penanganan Polres Mempawah. Tapi tidak ditemukan adanya keterlibatan personel TNI,” ungkapnya.

Selanjutnya, 26 Juni Tim Gabungan kembali menangkap delapan pelaku illegal loging yang saat ini sedang masih berproses di Kepolisian.

“Di antara kedelapan pelaku tersebut juga tidak ada keterlibatan personel TNI,” terangnya.

Kapendam memastikan belum ditemukan keterlibatan personel TNI dalam kegiatan illegal logging di KHDTK Untan.

“Kodam XII/Tpr tidak akan menutupi anggota yang melakukan pelanggaran. Bila ada maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *