Lantik Kepala Dinas, Sutarmidji Sampaikan Pesan Khusus

AMBIL SUMPAH - Salah seorang pejabat eselon II diambil sumpahnya dalam pelantikan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (29/6/2020). HUMPRO KALBAR
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatensi seluruh pejabat eselon dua di Pemprov Kalbar yang baru dilantik menyelesaikan sejumlah persoalan yang belum beres. Mereka juga diminta bekerja profesional. Termasuk 13 kepala dinas yang baru dilantik, Senin (29/6/2020).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang kini dijabat oleh Alfian diminta segera menyelesaikan sengkarut aset daerah.

Bacaan Lainnya

“Tata itu aset-aset dengan baik. Transparan. Temuan hibah yang tidak ada SPJ-nya umumkan di media. Umumkan aja,” kata Sutarmidji usai melantik 13 Kepala Dinas di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.

Selain itu, dia juga mendesak Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang baru itu, tegas terhadap kontraktor yang abai terhadap pekerjaannya. Seperti kontraktor yang diwajibkan setor kembali anggaran karena pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang telah ditetapkan. Nama-nama mereka lebih baik dipublikasikan agar bertanggungjawab.

“Umumkan (di media). Kalau perlu, tak boleh kerjakan apa-apa lagi di jajaran Pemprov. Biar mereka semua tanggung jawab. Jangan mau enaknya aja. Jadi saya maunya kayak gitu,” ujarnya.

Begitupun Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar yang dijabat oleh Ansfirdaus Juliardi. Gubernur mengingatkan agar membuat gebrakan program untuk memajukan potensi UMKM di Kalbar.

“Jangan cuma menghadiri rapat tahunan aja. Bukan itu. Tapi bagaimana membuat UKM itu berkembang,” sebutnya.

Yang paling penting dikerjakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar adalah mempercepat pembangunan pusat sertifikasi tenaga kerja di Kalbar.

“Desak itu. Ini kan urusannya bagaimana pergi ke Kementerian mensinergikan itu. Supaya orang yang punya keahlian tapi dia tidak ada ijazah formal, ini lah yang perlu disertifikasi,” ucapnya.

Menurut Gubernur, di Kalbar banyak tenaga kerja profesional tetapi tak punya pendidikan formal. Hal-hal seperti itulah yang perlu disertifikasi. Tujuannya supaya keahlian itu dihargai dengan upah yang layak.

Kepala Dinas ESDM yang dijabat Syarif Kamaruzaman pun diminta mencatat semua aktivitas ekspor dari Kalbar. Agar Kalbar bisa mendapat pendapatan bagi hasil pajak yang sesuai.

“Semua ekspor harus tercatat dari Kalbar. Semua. Kewajiban dia (Pemerintah Pusat) terhadap Kalbar harus,” tegasnya.

Ke depan CSR perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kalbar harus maksimal. Supaya bisa membantu pemerintah melakukan percepatan pembangunan.

“Coba perkebunan misalnya satu tahun siapkan 100 kursi meja satu set untuk sekolah. Paling Rp100 juta. Kalau ada 300 perusahaan perkebunan pertambangan dua tahun sudah selesai itu kursi meja sekolah,” katanya.

Jika skema CSR itu dimaksimalkan, APBD Kalbar bisa fokus untuk membangun infrastruktur jalan dan lain-lain.

“Gitu. Ini harus tegas,” ujarnya.

Untuk diketahui, 13 pejabat eselon dua yang dilantik Gubernur terdiri dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dijabat Syarif Kamaruzaman; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dijabat Suprianus Herman, yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Kalbar.

Kemudian, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dijabat oleh Alfian. Sebelumnya Alfian merupakan Kepala BPSDM Kalbar. Sedangkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kalbar dijabat oleh Junaidi.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijabat oleh Natalia Karyawati yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan dijabat oleh Mosses Tabah. Sebelumnya Mosses merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijabat oleh Hermanus. Sebelumnya Hermanus merupakan staf ahli Gubernur di bidang hukum, politik dan pemerintahan.

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah dijabat Alexander Rombonang. Sebelumnya Alexander merupakan Kepala Kesbangpol Pemprov Kalbar.

Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia dijabat oleh Ahi. Sebelumnya Ahi merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kini dijabat oleh Ansfridus Juliardi. Ansfridus sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pemprov Kalbar.

Kepala Penelitian dan Pengembangan dijabat oleh Herkulana Makaryani. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat dijabat oleh Marjani, yang sebelumnya Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar.

Terakhir, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabat oleh Hendra. Sebelumnya, Hendra menjabat sebagai Kepala Biro Umum Sekda Kalbar. (abdul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *