Sujiwo Disebut Batal Mundur dari Wakil Bupati Kubu Raya

Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo.
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo batal mundur dari posisinya. Hal tersebut dipastikan Partai Demokrat salah satu partai pengusung Muda-Jiwo di Pilkada 2018.

Sebelumnya, sejak muncul isu pengunduran diri Sujiwo, sudah banyak pihak meragukan. Langkah tersebut dianggap hanya manuver politik Bendahara PDI Perjuangan Kalbar.

Bacaan Lainnya

“Alhamdulilllah keduanya menghargai partai pengusung untuk mediasi. Insya Allah mereka akan lanjut sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sesuai masa jabatannya,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kubu Raya, Usman kepada Insidepontianak.com, Senin (29/6/2020).

Namun dia menjelaskan kondisi ini masih sangat situasional.

“Karena belum bertemu langsung keduanya jadi saya belum berani memastikan. Semoga saja seterusnya (bersama),” katanya.

Kondisi tersebut sebenarnya telah diprediksi pengamat politik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi. Meski di hadapan ratusan pendukungnya dia menegaskan keputusannya sudah bulat.

Namun, hal tersebut dinilai sebagai upaya menekan Bupati agar keinginannya dilibatkan dalam berbagai hal terwujud.

“Dari awal saya katakan niat dia mundur ini tidak serius. Sampai sekarang pun niat itu tidak serius,” kata Syarif Usmulyadi kepada insidepontianak.com, Minggu (21/6/2020).

Usmulyadi menilai, Sujiwo hanya ingin dilibatkan dalam pembagian wewenang setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misalnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni maupun perubahan, termasuk pembagian proyek.

“Keluh kesah dia kan tak pernah dilibatkan, itu tuntutan dia,” ujarnya.

Secara aturan berdasarkan Undang-undang (UU) 23 Tahun 2014 dan UU 32 Tahun 2004, apa yang dilakukan Bupati Muda Mahendrawan tidak menyalahi aturan. Sebab tak ada kewajiban melibatkan wakil, kecuali Bupati berhalangan.

Hanya saja, masalah ini muncul karena ketidakpuasan Jiwo yang merasa tidak diberikan peluang melakukan sesuatu dalam hal penyelenggaran pemerintahan.

“Itu jak masalahnya, Muda pun tidak salah karena tidak ada kewenangannya. Kecuali saat dia maju telah membuat komitmen dan perjanjian yang sifatnya tertulis sebelum maju,” ungkapnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *