Pembangunan Smelter Alumina di Mempawah Diduga Serobot Tanah Warga

EKSEKUSI - PT Borneo Alumina Indonesia mengeksekusi lahan milik Saad bin Yasin seluas 10.000 meter persegi untuk pembangunan smelter di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah. Eksekusi tersebut dinilai sebagai penyerobotan lahan warga.

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungau Kunyit, Mempawah diduga menyerobot lahan masyarakat. Pembangunannya sendiri sudah berjalan sejak tahun 2019 lalu.

Pembangunan proyek smelter digadang-gadang akan jadi alas kemajuan ekonomi masyarakat. Namun pengerjaan oleh PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) anak perusahaan PT Antam itu tidak menguntungkan bagi semua pihak, diduga PT BAI menyerobot tanah milik masyarakat di lokasi pembangunan smelter.

Ganti rugi lahan kepada ahli waris yang saat ini menjadi lokasi smelter diklaim sudah selesai oleh PT BAI, namun nyatanya masih ada ahli waris yang mengklaim tanahnya dieksekusi sepihak tanpa ganti rugi.

Satu di antaranya adalah ahli waris Saad Bin Yasin. Agus Junaidi pemilik Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor 200/KB/KPBB/20/80 tanggal 1 April 1980.

Tertera dengan jelas di situ, tanah seluas 10.000 meter persegi milik Saad Bin Yasin berdasarkan SKT yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bangkam Tengah saat itu, Basuni Adam.

Agus menuding PT BAI melakukan eksekusi secara sepihak atas tanah yang menjadi haknya sebagai ahli waris. Sebab tanah tersebut sudah diberi patok batas, dan ditanami kelapa sebagai bukti bahwa lokasi itu masih ada pemiliknya bukan lahan kosong yang terbengkalai.

“Eksekusi sepihak tanah milik Saad Bin Yasin yang dilakukan oleh mereka sangat saya sesalkan, kami ahli waris tidak bisa berbuat banyak sebab dalam proses eksekusi yang kami saksikan itu diback-up oleh aparat TNI-Polri,” katanya, Sabtu (4/7/2020).

Sebelumnya, pihak ahli waris dan PT BAI sudah melakukan mediasi di Polres Mempawah. Inti pertemuan, Polres Mempawah menekankan agar lahan yang sedang sengketa tersebut tidak boleh digarap.

“Kapolres Mempawah saat itu yang bicara, mengatakan lahan kami yang masih dalam sengketa tidak boleh digarap oleh PT BAI, sampai proses penanganan kepolisian selesai, tapi kemarin dilakukan eksekusi sepihak,” kata Agus.

Selain menghadang eksekusi sepihak yang dilak PT BAI di lokasi smelter, rombongan ahli waris juga mendatangi kantor PT BAI di Jalan Raden Kusno, depan tikungan Benteng Mempawah kemarin malam.

Agus mengatakan, saat itu mereka ingin menemui pihak PT BAI bernama Dante Sinaga dengan maksud menanyakan perihal eksekusi sepihak tersebut.

“Namun kami dihadang oleh personel Polres Mempawah yang dipimpin langsung oleh Kapolres, AKBP Tulus Sinaga,” katanya.

Ketika dikonfirmasi, AKBP Tulus Sinaga membenarkan perihal eksekusi yang dilakukan PT BAI. Dia mengatakan pihaknya hanya diminta untuk mengamankan lokasi guna menghindari keributan.

“Kami hanya diminta untuk mengamankan operasional mereka di sana,” tulis Kapolres melalui pesan WhatsApp.

Insidepontianak.com berupaya mengonfirmasi Manager PT BAI, Bambang Wijanarko terkait permasalahan eksekusi lahan secara sepihak tersebut, namun ternyata per tanggal 16 April 2020, dia sudah diberhentikan oleh perusahaan.

“Saya sudah diberhentikan dari PT BAI per tanggal 16 April lalu, saya rasa direksi yang sekarang sudah well inform (mengetahui) perihal tersebut,” katanya.

Saat ini upaya konfirmasi terhadap Manager PT BAI yang baru belum bisa terhubung. Sementara External Relation PT BAI, Ridwan Setiawan melalui pesan WhatsApp menceritakan kronologi lahan milik Saad Bin Yasin yang dia ketahui dari PT Antam.

“Saya bukan eksekutor, saya hanya mendapat cerita dari PT Antam bahwa tanah tersebut awalnya tanah negara, diberikan hak garap ke Saad Bin Yasin, pada tahun 80 an,” katanya.

Saat itu kata Ridwan, ada proyek atau program dari Dinas Perkebunan Mempawah yaitu tanam kelapa hibrida, setelah itu infonya proyek tersebut gagal.

“Pada tahun 90 an Saad Bin Yasin meninggalkan Bukit Batu ke Toho lalu menikah dan berumahtangga. Kemudian pada tahun 92 an tanah tersebut oleh Kepala Desa Bangkam Tengah, Basuni Adam dijadikan tanah wakaf kuburan Dayak,” tuturnya.

Ridwan melanjutkan, pada tahun 2018 PT Antam masuk dan merelokasikan makam dayak tersebut sejumlah 32 makan dan 72-an ahli waris makam menyetujui untuk dipindahkan dan tukar guling tanahnya.

“Pihak Antam hanya memfasilitasi pemindahan makam dan menyediakan lahan untuk makam seluas 2 Hektar. Kemudian tahun 2019 datang seseorang yang mengaku ahli waris dari Saad Bin Yasin,” tutupnya.

Mendengar itu, ahli waris Saad Bin Yasin secara tegas mengatakan PT BAI dalam hal ini yang menangani proyek Smelter, sepantasnya tidak boleh sembarang menyerobot tanah milik masyarakat yang jelas-jelas ada Surat Kepemilikan Tanah-nya.

“Kami sebagai ahli waris belum pernah menjual, menyerahkan, atau mewakafkan tanah ini kepada siapapun. Buktinya SKT masih ada dengan kami, lalu eksekusi sepihak oleh pelaksana PT BAI itu sudah tidak menghormati hukum yang berlaku,” kata Agus.

Dia juga mengilas balik soal upaya main mata antara PT BAI dengan ahli waris yang mana beberapa waktu lalu sempat melakukan pertemuan di Resto Galaherang.

“Waktu pertemuan dengan direksi PT BAI beberapa waktu lalu kami ditawarkan kompensasi sebesar Rp50 juta rupiah dan kami secara tegas menolak karena nilainya yang tidak sesuai bahkan tidak masuk akal,” kata Agus.

Sedangkan menurut pasal 385 ayat (1) KUHP, jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara.

Secara eksplisit sesuai pasal 385 ayat (1) tersebut memang tidak ada larangan pendudukan tanah milik orang lain, namun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp5 ribu.

Lalu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang mana dijelaskan dalam pasal 1.365 bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, uang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. (yak)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *