Mendikbud Ingatkan Kebebasan Penggunaan Dana BOS Diikuti Akuntabilitas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim.(Antara)

JAKARTA, insidepontianak.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim mengingatkan kebebasan kepala sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus diikuti dengan akuntabilitas dan harus mencapai sasaran sesuai dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku.

“Kebebasan atau kemerdekaan kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS di masa pandemi COVID-19 ini harus benar-benar tepat, jangan sampai malah dimanfaatkan yang tidak benar,” kata Nadiem saat kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, dilansir dari antaranews.com, Rabu (8/7/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut dia, Kemendikbud telah melepas 100 persen dana BOS tersebut agar bisa digunakan kepala sekolah secara fleksibel seperti untuk biaya penerapan protokol kesehatan, pelaksanaan pembukaan pembelajaran tata muka kembali, untuk pembelian kuota data serta perlengkapan internet, bukan hanya untuk guru-gurunya saja, tetapi juga boleh untuk pelajarnya.

Kemudian bagi sekolah yang terkena krisis keuangan bisa untuk honor guru, yang awalnya honornya dibatasi sekarang tidak ada batas lagi. Ketentuan ini merupakan diskresi dan benar-benar kemerdekaan untuk kepala sekolah dalam penggunaan dana BOS itu.

Baca juga: SMAN 4 Kota Sukabumi jadi percontohan KBM tatap muka DI masa pandemi

Menurut dia, seluruh pengelolaan BOS tersebut diserahkan kepada kepala sekolah untuk bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya, apakah untuk menjaga kondisi ekonomi guru, persiapan untuk pembelajaran tatap muka maupun untuk pembelajaran jarak jauh seperti memfasilitasi kemampuan orang tua murid untuk bisa membayar kuota internet dan lainnya.

“Kebebasan penggunaan dana BOS ini sangat menentukan hasilnya, sehingga harus digunakan dengan benar-benar sesuai kebutuhan dan pasti jangan sampai ada penyelewengan,” tambahnya.

Baca juga: Kemendikbud bantu mahasiswa terdampak pandemi COVID-19

Selain itu, Nadiem mengatakan pemerintah daerah harus mendukung dari sisi APBD maupun ada bantuan dari dinas lainnya seperti dinas kesehatan dan lainnya.

Ia pun mengimbau fleksibilitas yang diberikan Kemendikbud RI kepada kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS ini harus digunakan dengan cara yang tepat dan akuntabel, bukan berarti dengan adanya kebebasan ini tidak digunakan dengan tepat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *