Bantah Syafrudin, Basuni: Korupsi Bansus Bengkayang 2017 Ide Gidot

SIDANG - Sidang lanjutan kasus Bansus Bengkayang di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (8/7/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Terdakwa Benediktus Basuni membantah pernyataan Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, Syarifudin yang menyebut inisiasi bantuan khusus kepada 48 desa di Bengkayang berasal dari dirinya. Hal tersebut disampaikannya di sidang lanjutan kasus korupsi dana Bantuan Khusus (Bansus) Bengkayang tahun 2017, yang digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (9/7/2020).

Sidang itu mengagendakan mendengarkan keterangan Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Syarifudin, dan Kabag Hukum Damianus.

Bacaan Lainnya

Basuni menegaskan ide bansus tersebut bukan dari dirinya. Melainkan berasal dari Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot.

“Awalnya itukan ada pertemuan di ruang kerja Bupati, akan ada inovasi percepatan di desa dalam rangka pembangunan desa. Setelah itu barulah dia menyampaikan pada rapat kerja (Raker) bersama desa dan kecamatan. Jadi pertemuan dengan Bupati dulu, baru dalam Raker,” terangnya.

Sementara itu, kuasa hukum Basuni, Mikael Yohanes mempertegas bahwa, ide bansus Bengkayang tahun 2017 bukanlah ide individu Basuni. Tapi hal tersebut merupakan ide Bupati Bengkayang yang disampaikan melalui rapat.

“Semua informasi yang diketahui, berawal dari ruang Bupati, sampai rapat-rapat dan turun ke semua staf,” terangnya kepada insidepontianak.com, Kamis (9/7/2020).

Setelah rapat dilakukan, terbitlah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 dan 57. Barulah terbit keputusan Bupati Nomor 57. Setelah terbit Perbup, Basuni lantas menjalankan perintah Bupati yang diamanatkan dalam peraturan Bupati.

“Dia hanya menjalankan perintah Bupati  setelah ada Perbup,” terangnya.

Sementara itu, baik saksi Syafrudin dan Damianus mengaku bahwa Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang Roberta Ika (RI) tak dilibatkan dalam rapat bersama Bupati membahas Bansus.

Selain dua saksi tadi, JPU rencananya akan menghadirkan delapan saksi lain di sidang lanjutan Bansus Bengkayang 2017. Mereka adalah kepala desa, konsultan perencana dan pelaksana, hingga Kabag Pemerintah Desa Bengkayang.

Mereka dimintai keterangan kasus Bansus yang menjerat terdakwa Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang Roberta Ika (RI), dan Kepala BPKAD Bengkayang Benediktus Basuni (BB). Kasus tersebut membuat negara dirugikan hampir Rp20 miliar.

“Munculnya Bansus ini dari semacam gagasan dari Banediktus Basuni dan Bupati,” ungkap Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, Syarifudin di ruang sidang Pengadilan Negeri Pontianak, 2 Juli 2020.

Rencana Bansus tersebut diketahui Maret 2017. Benadiktus Basuni menjelaskan ada bantuan khusus (Bansus) untuk percepatan pembangunan desa di Bengkayang. Setelah itu, dia juga dipanggil Bupati Suryadman Gidot ke ruang kerjanya, membicarakan hal yang sama.

Gidot saat itu sempat menanyakan mekanisme dan aturan dan dijelaskannya sesuai prosedur. Pada pertemuan tersebut, tak dibahas berapa desa yang akan mendapatkan bantuan. Sampai akhirnya realisasinya ada 48 desa dipilih.

Pascapembicaraan itu, dalam rapat kerja (Raker) bersama desa dan kecamatan, juga dibahas rencana Bansus oleh Kepala BPKAD Basuni.

“Kebetulan waktu itu saya hadir, di aula lantai Bupati. Karena itu raker itu memang binaan saya,” jelasnya.

Syarifudin pun mengaku tak ikut dalam penyusunan Peraturan Bupati (Perbub) yang dipakai untuk pencairan anggaran itu.

“Perbup atau SK harusnya melalui Pemdes. Namun kita semacam dilewati. Dan diambil alih. Siapa yang ambil alih kita tidak tahu,” ungkapnya.

Rencana pemberian bantuan desa tersebut juga lama terhenti. Syarifudin mengaku terkejut ketika bulan November dan Desember 2017 keluar Perbup dan Surat Keputusan (SK). Selanjutnya tanggal 30 dan 31 Desember 2017 pencairan dilakukan tanpa mengikuti mekanisme.

“Mana mengkin pembangunan dilakukan di akhir tahun,” jelasnya.

Selain itu, dia mengaku mekanisme yang dilakukan dalam pencairan Bansus telah menyalahi prosedur. Pencairan tersebut harusnya didahului dengan pengajuan proposal desa.

“Tapi kan banyak yang tidak ada,” terangnya.

Bahkan Syarifudin mendapatkan informasi ada desa yang sudah ditransfer dan tidak.

“Ada yang ditransfer ke rekening desa dan rekening pribadi,” pungkasnya. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *