Kejati Kalbar Diminta Tak Gantung Kasus Bansos Covid-19 Balai Pengelolaan Transportasi Darat

TUNJUK - Kasidik Pidsus Kajati Kalbar, Thias menunjukkan barang bukti paket sembako bantuan masyarakat terdampak Covid-19 yang disalurkan lewat Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (26/5/2020). (ANDI)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pakar hukum Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar mengigatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat tak menggantung perkara korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalbar. Dia mendesak Kejaksaan segera menetapkan tersangka kasus tersebut, jika memang telah memiliki bukti kuat.

“Harusnya segara (ditetapkan tersangka) dan dilimpahkan ke Pengadilan, sehingga prinsip peradilan cepat bisa dirasakan masyarakat. Jangan digantung-gantung seperti ini,” ujar Herman Hofi Munawar kepada insidepontianak.com, Senin (13/7/2020).

Bacaan Lainnya

Herman menilai, temuan Kejati tentang distribusi bansos yang baru 10 persen, dan penyitaan barang-barang bukti, seharusnya sudah cukup kuat untuk penetapan tersangka. Apalagi, ancaman pidana kasus tersebut lima tahun penjara.

“Pelakunya harusnya segera ditangkap dan ditahan. Alasan subjektif pertama, ancaman lima tahun, takut melarikan diri, takut mengulang perbuatan yang sama,” terangnya.

Langkah Kejaksaan yang menggantung kasus bansos dianggap melanggar prinsip peradilan cepat.

“Harusnya sesegera mungkin, kalau memang mereka merasa sudah cukup bukti minimal dua alat bukti yang cukup, yang bersangkutan harusnya sudah ditetapkan tersangka,” mintanya.

Namun demikian, Herman mengatakan, jika Kejaksaan tidak menemukan alat bukti yang kuat, maka dia mendorong agar Kejaksaan memulihkan nama baik terduga pelaku dengan menetapkan Surat Pemberhentian Penyelidikan dan Penuntutan (SP3).

“Jika Jaksa merasa ragu dibersihkan namanya. Jangan maunya digantung-gantung. Tersangka juga enggak,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada 26 Mei 2020 Kejati Kalbar menyelidiki dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat. Bantuan dengan nilai Rp177 juta yang berasal dari Kementerian Perhubungan itu, diduga tidak diserahkan 100 persen kepada masyarakat terdampak Covid-19.

“Kami melakukan penelitian beberapa tempat dan di satker bersangkutan ternyata ada kejanggalan, dan bantuan tidak 100 persen diserahkan kepada masyarakat,” ungkapnya dalam rilis pers di Kantor Kejati Kalbar, Selasa (26/5/2020).

Bantuan paket sambako dengan nilai Rp250-300 ribu per paket itu, rencananya akan dibagikan kepada masyarakat di Desa Rasau Jaya, Kubu Raya. Namun, bantuan tersebut diduga baru disalurkan sebanyak 10 persen. Kejati memeriksa enam saksi termasuk dua terduga pelaku berinisial D dan B, yang tak lain adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, penyidik juga menyita paket sembako yang baru dibeli setelah ada temuan pihak Kejaksaan.

Upaya konfirmasi sudah dilakukan kepada Kejari Kalbar via WhatsApp.

“Silakan saja ke tim Pidsus,” kata Kejati Kalbar Jaya Kusuma kepada insidepontianak.com, Senin (13/7/2020).

Insidepontianak.com juga melalukan konfirmasi ke Kasi Penkum Kajati Kalbar. Namun hingga kini belum mendapatkan balasan. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *