Warga Negeri Baru Ketapang Pertanyakan Dana Keluarga Harapan Tak Sesuai Rekening Koran

TUNJUKKAN - Tiga orang warga Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang menunjukkan buku tabungan mereka kepada awak media, kemarin.

KETAPANG, insidepontianak.com – Warga Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang pertanyakan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka curiga, lantaran uang yang diterima, tak sesuai rekening koran.

Arianti yang mewakili orang tuanya Ahlus, mengatakan sejak 2017 mendapat program PKH. Namun di tahun 2020 ini, hingga bulan Juli hanya beberapa ratus ribu saja dana yang dapat ditarik dari ATM PKH milik ibunya.

“Tahun 2017 saya pernah tarik Rp1,2 juta, di tahun 2018 Rp1,3 juta, di tahun 2020 ini tidak pernah, hanya Rp50.000, Rp100.000, dan Rp50.000. Belum pernah menanyakan ke desa atau pendamping,” terang Arianti saat mewakili ibunya memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (14/7/2020).

Yang bikin warga curiga, pendamping penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di desanya selalu meminjam ATM milik warga, dengan alasan mengecek dana yang masuk.

“Misalnya penarikan tanggal 3, tanggal 1 (ATM) dipinjamnya, alasannya mengecek (dana PKH),” jelasnya.

Dikonfirmasi, pendamping Desa Negeri Baru, Ahmad Yani mengatakan pendapatan PKH memang beda-beda karena ada beberapa komponen yang mempengaruhi. Misalnya besaran untuk ibu hamil Rp2,4 juta per tahun, dengan tiga kali pembayaran. Besarannya akan berbeda dengan kondisi tiap keluarga.

“Jadi kalau warga menanyakann variasi angka itu, sesuai komponen yang mereka setorkan kepada pendamping, dan akan dilakukan verifikasi data,” terang Ahmad Yani, Kamis (16/7/2020).

Sebelumnya, penyaluran PKH dilakukan per tiga bulan sekali. Namun karena pandemi Covid-19, berdasarkan aturan terbaru, dana PKH disalurkan per bulan sampai ada regulasi atau aturan baru. Penyaluran per bulan ini berdampak kepada besaran dana yang dicairkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di program PKH yang biasanya ditarik per tiga bulan sekali.

“Saya paham mengapa mereka mengaku mendapat Rp75.000, komponennya anak SD dibayarkan per tahap Rp225.000 oleh karena masa pandemi maka mereka (pembayaran) per bulan. Rp225.000 dibagi tiga menjadi Rp75.000 karena ATM tidak ada pecahan Rp75.000, maka mereka hanya bisa mencairkan Rp50.000 tetapi di bulan selanjutnya diakumulasi (dana sisa di ATM) bisa ditarik Rp 100.000,” ungkapnya.

Dia menepis isu mengumpulkan ATM warga. Jika pun ada, semua kesepakatan bersama. Biasanya dikarenakan jarak ATM jauh atau kendala lain.

“Kalau untuk pendamping (mengambil/mengumpulkan) tidak ada, tapi kalau mereka mempercayakan ATM itu untuk dicek ketua kelompok bisa jadi. Ketua kelompok inikan KPM juga yang mereka tunjuk sebagai ketua, tetapi secara prosedur tidak boleh, seandainya ada yang meminta tolong minta cekkan (saldo), ada semacam pernyataan seperti itu boleh,” tuturnya.

Saat ini, perkara PKH di Desa Negeri Baru sudah ditangani Polres Ketapang karena ada laporan dari masyarakat. Namun dia belum mendapat panggilan dan tak pernah dapat pertanyaan langsung dari warga.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *