Kemdikbud Catat 8.522 Sekolah di Indonesia Belum Teraliri Listrik

Ilustarsi

JAKARTA, insidepontianak.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat ada 8.522 sekolah yang belum teraliri listrik. gk

Selain itu, sebanyak 42.159 sekolah yang belum terakses internet. Data ini didapat dari Data Pokok Pendidikan per 2 Juni 2020.

Bacaan Lainnya

“Secara nasional saja, tingkat listrik di sekolah-sekolah, baru 96 persen sekolah yang memiliki listrik. Ada 8,522 sekolah di seluruh Indonesia yang belum punya listrik,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbud, Hasan Chabibie, dikutip dari akun Youtube Ikatan Alumni S3 MP UNJ, dilansir dari cnnindonesia.com, Minggu (26/7/2020).

Jumlah sekolah tanpa listrik paling banyak ditemukan di jenjang sekolah dasar, yakni 6.857 sekolah. Kemudian disusul SMP sebanyak 1.123 sekolah, SMA sebanyak 229 sekolah, dan SMK sebanyak 313 sekolah.

“Berdasarkan data Dapodik baru 81 persen sekolah di Indonesia yang memiliki akses. Yang tidak memiliki akses sekitar 19 persen atau sekitar 42.159 sekolah,” lanjutnya.

Data sekolah tanpa akses internet juga didominasi jenjang SD sebanyak 32.914 sekolah. Disusul SMP sebanyak 7.178 sekolah, SMA sebanyak  1.144 sekolah dan SMK sebanyak 923 sekolah.

Hasan pun langsung mengkonfirmasi data ini kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka mengatakan 70 persen wilayah dari 42.159 sekolah yang tak punya jaringan sebenarnya memiliki BTS atau base transceiver station, namun tidak tersambung langsung ke sekolah.

Ia mengatakan pihaknya bersama Kominfo masih memperdalam data ini untuk memastikan berapa jumlah pasti sekolah yang tidak terakses listrik dan internet. Sehingga nantinya data tersebut bisa digunakan untuk menanggulangi kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Hasan mengakui masih banyak kendala yang didapati selama PJJ. Hal ini didalami melalui survei yang dilakukan Pusdatin Kemendikbud. Survei tersebut menemukan 59,9 persen siswa merasa kesulitan memahami materi ketika PJJ.

Keluhan ini disusul 52 persen siswa mengaku kurang konsentrasi belajar selama PJJ. Kemudian 51,7 persen kesulitan karena tidak bisa bertanya langsung kepada guru.

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, kendala paling banyak dihadapi siswa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) adalah kesulitan memahami pembelajaran, yakni 63,5 persen.

Hal ini disusul dengan 55,9 persen kesulitan karena tidak bisa bertanya langsung ke guru, dan 50,2 persen karena kendala jaringan internet.

Sedangkan di daerah non 3T kendala paling besar adalah kesulitan memahami pelajaran sebanyak 59,8 persen. Disusul 51,9 persen siswa merasa kurang konsentrasi belajar, dan 46,9 persen siswa mengaku bosan.

Dari keseluruhan siswa secara nasional, 86,9 persen siswa belajar dengan cara mengerjakan soal dan tugas dari guru. Kemudian 49,1 persen belajar dari platform digital, dan 44,6 persen secara interaktif dengan guru.

Jika dicermati berdasarkan wilayahnya, metode belajar di daerah 3T paling banyak dilakukan dengan mengerjakan soal dan tugas, yakni 85,9 persen. Ini disusul 62,7 persen siswa belajar dari televisi, dan 53,4 persen dari buku pelajaran.

Kemudian di daerah non 3T, metode belajar dengan mengerjakan soal dan tugas juga didapati paling tinggi, yakni 86,4 persen. Selanjutnya disusul 47,1 persen siswa belajar dari platform digital, dan 43,2 persen siswa menggunakan buku pelajaran.

Hasan menjelaskan sejauh ini PJJ dilakukan dengan dua metode, yakni dalam jaringan atau via internet dan luar jaring.
Pembelajaran daring dilakukan dengan tatap muka virtual, menggunakan learning management system atau platform belajar digital, dan sosial media. Sedangkan pembelajaran luring dilakukan dengan buku pelajaran, modul belajar, televisi, dan radio.

Ia pun mengatakan kedua metode bisa dimanfaatkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Misalnya, guru bisa menggabungkan pembelajaran daring dan luring jika terkendala biaya kuota internet.

“Penggunaan aplikasi kan sangat tergantung kuota. Namun jangan lupa kita punya metode dua. Modul itu bisa dipakai, tv, radio, bahan ajar juga,” lanjutnya.

Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim memutuskan agar sekolah tak menggelar kegiatan belajar tatap muka kecuali berada di zona hijau dan memenuhi syarat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *