Gubernur Setujui Saran Delapan Fraksi Bahas Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Kalbar kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Gubernur Kalbar atas pandangan umum delapan fraksi terkait dengan Raperda Pengeloaan Keuangan Daerah Tahun 2021, Senin (27/7/2020).

Penyampaian pandangan umum itu, disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan yang mewakili Gubernur Kalbar. Secara umum, Pemerintah Provinsi Kalbar, menyetujui sejumlah saran dari delapan fraksi.

Bacaan Lainnya

Misalnya, soal masukan dari fraksi PDI Perjuangan, yang menginginkan terwujudnya desentralisasi dalalam pengelolaan keuangan daerah Pemprov Kalbar ke depan.

“Kami sangat sependapat dan mengapresiasi harapan dari fraksi PDIP Perjuangan untuk mewujudkan desentralisasi pengelolaan keuangan daerah,” kata Norsan saat membacakan pandangan umum tersebut.

Saran fraksi PDIP soal perencanaan pengganggaran keuangan daerah agar selalu menggunakan pendekatan kinerja juga disepakati Gubernur.

Norsan menjelaskan, proses perencanaan penganggaran penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah selama ini, sudah menggunakan pendekatan kinerja.

Hal itu sejatinya kembali dipertegas dalam Pasal 13, dalam Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diusulkan tersebut.

Selain itu, Gubernur juga menyetujui pandangan Fraksi Nasdem yang menyarankan agar pengelolaan keuangan daerah sejauh mungkin menciptakan transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

“Di dalam raperda tentang pengelolaan keuangan daerah ini, terdapat pengaturan terkait informasi keuangan daerah agar lebih mudah diakses masyarakat,” katanya.

Norsan menegaskan, raperda pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 sangat krusial. Sebab ada perubahan tata kelola sistem keuangan daerah, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

“Perbedaanya kalau Peraturan Pemerintah Nomor 58 itu kita membahas RAPBD boleh sampai dengan bulan Desember akhir. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini diberikan waktu sampai dengan 30 November,” jelasnya.

Sehingga ke depan, apabila Pemerintah Daerah bersama legislatif molor melakukan pembahasan RAPBD sampai batas waktu yang ditentukan tersebut, akan diberi sanksi. (abdul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *